Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jegal Anies Baswedan, Upaya Kudeta Demokrat Semakin Disorot Tajam: Pasukan Jokowi di Balik Semua Ini

Jegal Anies Baswedan, Upaya Kudeta Demokrat Semakin Disorot Tajam: Pasukan Jokowi di Balik Semua Ini Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas (Unand) Feri Amsari menyorot tajam upaya pendongkelan Partai Demokrat.

Dirinya mengatakan terdapat misi rahasia dalam usaha tersebut, yakni mencegah majunya Anies Baswedan.

Baca Juga: Netralitas Jokowi Dinantikan, Berikanlah Kesempatan ke Anies Baswedan: Pemilu Jadi Menarik, Dia Akan Babak Belur...

Tak tanggung-tanggung, ia menduga ada campur tangan pihak Istana dalam upaya tersebut lewat Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

"Saya lihat misinya jelas. Kalau diambil alih (Demokrat oleh Moeldoko), Pak Anies tidak bisa dicalonkan. Ini strategi politik," kata Feri, Selasa (9/5/2023)..

Feri mengatakan, jika Presiden Jokowi tentunya tidak akan mengakui begitu saja adanya dugaan campur tangan pihak Istana dalam sengketa Partai Demokrat tersebut. Namun, hal itu bisa dilihat oleh publik dari nama-nama menteri dalam kabinet Jokowi yang berkaitan langsung dengan sengketa Partai Demokrat tersebut.

"Kita bisa lihat pasukan presiden di balik semua ini. Pak Moeldoko KSP, Menkumham, Menteri Jokowi dan parpol usungan Pak Jokowi. Saya merasa berkaitan. Kalau Istana tidak bisa buktikan sebaliknya, ini konkret," tuturnya.

Atas dasar itu semua, kata dia, Jokowi harus bisa membantah dengan cara mewanti-wanti Moeldoko agar tak lagi mengganggu Partai Demokrat ke depannya.

"Bagaimana cara buktikan? Sampaikan ke Moeldoko, Anda tidak boleh ganggu Partai Demokrat karena saya pasti dituduh cawe-cawe agar calon tertentu tidak bisa naik," tuturnya.

Baca Juga: Bahas Subsidi Mobil Listrik, Luhut Siap Kasih Paham Anies Baswedan: Datanglah ke Saya

Menurutnya, hal itu perlu dilakukan, apalagi Jokowi kekinian menjadi sorotan lantaran dicap tidak netral atau terlibat terlalu jauh dalam urusan Pilpres 2024. Hal itu terjadi usai Jokowi mengumpulkan pimpinan enam partai politik koalisi pemerintah tanpa NasDem di Istana beberapa waktu lalu.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: