Netralitas Jokowi Dinantikan, Berikanlah Kesempatan ke Anies Baswedan: Pemilu Jadi Menarik, Dia Akan Babak Belur...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun meminta adanya netralitas yang selalu dijaga oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi di Pilpres 2024.

Dirinya mengatakan jangan sampai pesta demokrasi hanya ditempati oleh dua pasangan calon seperti Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

Baca Juga: Kritik Program Hijaunya Jokowi, Sikap Anies Baswedan Disoroti: Dia Tak Paham Cara Mengurus Indonesia

Refly menegaskan, pemilu akan lebih menarik jika terdapat banyak pilihan, tokoh politik disarankan untuk maju seperti halnya dari Anies Baswedan.

"Kita harap ada genuine election. Kalau yang bertanding cuma Ganjar, Prabowo, enggak menarik. Kalau ada Anies, menarik, meski babak belur. Apalagi kalau Airlangga-Zulhas berani, bisa jadi 4 calon," kata Refly dalam diskusi bertajuk "Fenomena Begal Partai dan Risiko Runtuhnya Demokrasi di Indonesia" yang digelar Selasa (9/5/2023).

Untuk itu, kata dia, sebaiknya dengan adanya kontestasi demokrasi Pilpres 2024 ini tidak dianggap sebagai ajang pemilihan umum dengan penuh kepura-puraan.

Apalagi, Indonesia sendiri sudah diperjuangkan agar bisa menjalankan reformasi lewat sistem pemilihan kepada rakyat yang diubah.

"Kalau pura-pura, ngapain kita ubah sistem pemilihan dari MPR? Pemilihan langsung agar kita punya kebebasan dan lebih banyak calon," ungkapnya.

Refly pun berharap agar Presiden Jokowi ke depan bisa memastikan perhelatan Pilpres 2024 bisa berjalan jujur hingga adil. Menurutnya, Jokowi sebagai kepala negara harus bertindak netral.

Apalagi setelah menjadi sorotan usai mengumpulkan 6 pimpinan partai politik tanpa NasDem di Istana beberapa waktu lalu.

"Intinya bahaya laten pemilu yang curang gitu. Karena itu menurut saya legacy Jokowi yang harus dia buat adalah memastikan pemilu itu jujur dan adil," tuturnya.

Baca Juga: Efeknya Anies Baswedan Tamat, Jokowi Macam Sengaja Biarkan Upaya Kudeta Demokrat

"Caranya adalah dia bertindak netral, tidak mengendorse salah satu calon, tapi melakukan sebuah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa pemilu ini jujur dan adil. Betul-betul dilakukan sebagaimana amanat konstitusi," sambungnya.