Menyusul Anies Baswedan, Gelora Mobil Listrik Era Jokowi Disorot Tajam: Orang Kaya Malah Disubsidi Negara

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyoroti kritikan terhadap subsidi kendaraan listrik dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi.

Dirinya mengatakan kritikan tersebut bukanlah isapan jempol belaka, pasalnya ada sebuah kejanggalan besar dalam kebijakan tersebut.

Baca Juga: Demokrat Harus Sadar Diri, Jangan Playing Victim Saat Hina Jokowi

Salah satunya adalah pemberian insentif, menurutnya subsidi kendaraan listrik ini menyasar kelompok masyarakat dengan ekonomi tinggi alias kaya.

"Kalau orang kaya diberi subsidi negara, sementara tidak ada jaminan mobil BBM-nya (Bahan Bakar Minyak) dijual, maka sama saja subsidi salah sasaran," ujarnya kepada Republika.co.id, Rabu (9/5/2023).

Menurutnya, masalah kemacetan tetap sama bahkan semakin parah. Persoalan lain, kata dia, yakni prioritas subsidi sebaiknya didorong bagi transportasi publik dibandingkan untuk kendaraan pribadi.

Bhima menuturkan, jika transportasi publiknya sudah rendah emisi karbon dan nyaman, maka mendorong kendaraan listrik pribadi bisa menjadi kurang relevan. Menurutnya persoalan anggaran pun perlu diperhatikan.

"Tentu ada persoalan anggaran negara juga terbatas, sehingga alokasi subsidi benar-benar harus dipikirkan secara matang, jangan sampai menambah lebar defisit anggaran," tutur dia.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengkritik kebijakan pemerintah soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Hal ini dikatakan ketika memberikan pidato politik saat deklarasi relawan Amanat Indonesia (Anies) di Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Ahad (7/5/2023).

Baca Juga: Enggak Boleh Terulang Lagi, Cucu Habib Kuliti Rezim Jokowi: Enggak Independen, Malah Layani Megawati

Capres yang diusung Partai Nasdem itu menilai subsidi kendaraan listrik bukan solusi masalah lingkungan hidup. Terlebih ketika pemilik kendaraan listrik justru dari kalangan yang tidak perlu disubsidi. Menurut dia, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak (BBM).