Penggunaan LRT Palembang Belum Maksimal, BHS: Pemerintah Harus Lakukan Kajian Mendalam

Pengamat Kebijakan Publik, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyebut Light Rapid Transit (LRT) Palembang, Sumatra Selatan, sangat memprihatinkan karena hingga saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat Palembang. Bahkan, pendapatan LRT setahun sangat minim hanya sebesar Rp15 miliar. 

Anggota DPR-RI periode 2014-2019 ini mengatakan pendapatan LRT Palembang tersebut masih jauh di bawah biaya operasionalnya.

Baca Juga: LRT, MRT, hingga Panjangkan Tol 3X Lipat, Pemerintahan Jokowi Pamer Capaian PSN Selama 8 Tahun

Diketahui, untuk kelistrikannya saja, LRT Palembang menghabiskan Rp7 miliar per bulan atau Rp84 miliar per tahun. Belum lagi biaya operasional lainnya, seperti sumber daya manusia (sdm), perawatan berkala, dan lain-lain. 

"Menurut data, anggaran APBN setiap tahun harus menyubsidi sebesar Rp160 miliar di tahun 2022. Dan bahkan tahun sebelumnya pernah mencapai sekitar Rp200 miliar lebih. Anggaran ini belum termasuk pengembalian utang pinjaman ke China Development Bank (CDB) yang membiayai pembangunan LRT sebesar Rp10,9 triliun dengan bunga 4,7 persen per tahun," kata BHS dalam keterangan tertulis yang diterima Warta Ekonomi di Surabaya, Kamis (11/5/2023).

"Yang berarti bunganya saja kurang lebih sebesar Rp470 miliar setahun, itu belum termasuk pengembalian pinjaman, yang besarannya biasanya sama dengan besaran bunga per tahunnya," lanjutnya.

BHS menyebut, yang lebih memprihatinkan lagi, LRT yang tadinya akan dimanfaatkan untuk event Piala Dunia U-20 menjadi batal dan tentu berakibat pada pemanfaatan LRT yang tidak maksimal. 

Ia mempertanyakan, dengan banyaknya beban yang harus ditanggulangi, siapa seharusnya yang bertanggung jawab terhadap beban biaya LRT tersebut?

"Seharusnya biaya LRT tidak boleh dibebankan hanya pada Pemerintah Pusat secara terus menerus, harusnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota wajib ikut bertanggung jawab membantu penyelesaian biaya utang dan pinjaman karena yang memanfaatkan adalah masyarakat wilayah tersebut dan tidak seharusnya masyarakat seluruh Indonesia harus menanggung biaya tersebut secara terus menerus," ujarnya.

Bukan seperti saat ini, lanjut anggota dewan Pakar Partai Gerindra tersebut, kekurangan beban biaya operasional 100 persen diselesaikan oleh Pemerintah Pusat.

Padahal, masyarakat seluruh Indonesia sebagian besar tidak memanfaatkan LRT tersebut dan bahkan jumlah penumpang pesawat yang memanfaatkan LRT pun tidak lebih dari 5 persen.

Baca Juga: Jamin Akuntabel dan Transparan, KAI Siap Mengelola PMN Kereta Cepat dan LRT

BHS menegaskan, sudah seharusnya Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota ikut bertanggung jawab mendorong masyarakat agar mau menggunakan LRT. Tidak hanya Pemerintah Pusat yang selalu memikirkan pemanfaatan LRT tersebut. 

"Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota seharusnya melakuan kajian secara mendalam kenapa masyarakat Palembang kurang berminat memanfaatkan LRT dan kegagalan pemanfaatan LRT tersebut jangan sampai terulang di pembangunan infrastruktur berikutnya," pungkasnya.