KSP Datangi Kepulauan Aru, Evaluasi Serapan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Pelajar di Wilayah Pesisir

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah melalui Kantor Staf Presiden (KSP) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) mengunjungi Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku untuk mengevaluasi pelaksanaan program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah di wilayah pesisir dan kepulauan.

Evaluasi dari pemerintah pusat ini dilakukan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat penerima manfaat sekaligus untuk mengoptimalkan serapan bantuan biaya bagi para peserta didik untuk bisa bersekolah.

Baca Juga: Jamin Akses Pendidikan Tinggi di Wilayah Kepulauan, Pemerintah Siapkan Universitas Kepulauan Aru

Lebih lanjut, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, yang datang ke Kab. Kepulauan Aru didampingi sejumlah tenaga ahli KSP juga mengatakan bahwa pemerintah akan terus berbenah dalam mengatasi kendala penyaluran biaya bantuan pendidikan khususnya di daerah-daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

"Satu hingga dua dekade lalu, bantuan berupa beasiswa sulit didapatkan. Biasanya hanya didapat dari keluarga dan kerabat. Namun, saat ini akses beasiswa mudah dan anggaran yang tersedia lebih dari cukup. Pemerintah sudah punya skema pembiayaan pendidikan sampai jenjang dari tingkat dasar sampai dengan pascasarjana doktoral. Pelajar tidak perlu khawatir untuk bersekolah tinggi, tinggal memanfaatkan ruang yang ada," kata Abetnego, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat (12/5/2023).

Menurut laporan Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Aru, wilayah kepulauan di Maluku tersebut sudah mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) sejak 2020. Namun, pada tahun 2022, ada sekitar Rp800 juta bantuan PIP yang tidak tersalurkan karena kendala di segi administrasi dan logistik. Para peserta didik penerima manfaat program PIP bahkan membutuhkan waktu 3 hari berlayar menuju pusat kota kabupaten untuk mencairkan dana bantuan pendidikan pemerintah tersebut.

Sementara itu, dalam hal program KIP Kuliah, pemerintah pusat telah menganggarkan Rp11,7 triliun bagi 800.000 mahasiswa dari keluarga miskin dan rentan yang berprestasi di seluruh Indonesia. Namun sayangnya, pelaksanaan program KIP Kuliah di Kepulauan Aru juga masih terbentur penyerapan yang kurang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan pemahaman masyarakat melalui kegiatan sosialisasi tentang tujuan dan ketentuan KIP Kuliah.

"Penerima KIP Kuliah diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarga. Jangan dilihat bahwa KIP Kuliah itu bantuan yang semata-mata diberikan untuk mahasiswa kurang mampu. Penerima KIP Kuliah harus lebih berprestasi, baik secara akademik maupun non-akademik. Selain itu, dukungan akses dan fasilitas belajar memudahkan mahasiswa meraih nilai Indeks Prestasi (IP) yang tinggi," katanya.

"Bonus demografi hanya terjadi dalam periode ini sehingga harus kita manfaatkan untuk membuat lompatan menuju negara maju. Oleh karenanya, pemerintah pusat dan pemda akan terus mengevaluasi pelaksanaan program untuk mencegah kendala-kendala di lapangan," imbuh Abetnego.

Pemerintah daerah pun mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terkait permasalahan kebutuhan sekolah di Kab. Kepulauan Aru yang tergolong kategori daerah miskin di Provinsi Maluku.