Refly Harun: Tak Ada Kaitan Antara Pencalonan Anies oleh NasDem dan Menteri dari NasDem

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyikapi pernyataan dari Wakil Ketua Koordinator Tim Relawan PDI Perjuangan (PDIP) Adian Napitupulu yang mengatakan bahwa apabila Partai NasDem sudah tidak dianggap sebagai bagian koalisi pemerintahan, maka seharusnya Presiden Jokowi tidak mempertahankan menteri-menteri kabinet yang berasal dari Partai NasDem.

Pernyataan Adian Napitupulu tersebut merupakan respons dari pidato Anies Baswedan yang menyinggung intervensi negara menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ia mengatakan bahwa Anies Baswedan meradang karena elektabilitasnya yang tidak naik-naik.

"Meradangnya bukan karena pertemuan itu (pertemuan Parpol di Istana Negara) tapi karena angkanya (elektabilitas Anies) enggak naik-naik," kata Adian, dikutip dari acara 'Dua Arah' di Kompas TV pada Selasa (16/5/2023).

Baca Juga: Beda dengan Anies Baswedan, Said Didu Blak-blakan Kenapa Sering Kritik Keras Jokowi: Repot Kalau Cari Apa yang Bisa Dipuji!

Selain itu, Adian Napitupulu menjelaskan bahwa saat ini Partai NasDem masih bagian dari partai koalisi pemerintahan. Hal ini dibuktikan dari masih adanya menteri-menteri NasDem yang dipertahankan Presiden Jokowi di kabinet pemerintahan.

"Menterinya masih ada, berarti ya (Nasdem) masih dianggap (sebagai koalisi)," kata Adian Napitupulu.

Menyikapi hal tersebut, Refly Harun menjelaskan bahwa Jokowi sebagai seorang presiden berhak bebas untuk mengangkat menteri dari mana pun, terlepas dari partai koalisi atau pun partai oposisi.

“Soal koalisi pemerintahan, karena kita sudah salah kaprah bicara tentang sistem pemerintahan presidensial tapi rasa parlementer. Padahal di dalam teori yang namanya presiden adalah Primus Inter Pares (pertama di antara yang sederajat), jadi menteri-menteri itu mau dia diangkat komposisinya dari mana atau dari partai oposisi apa pun itu tergantung presiden,” jelas Refly Harun, dikutip dari kanal Youtube-nya pada Selasa (16/5/2023).

Ia juga membandingkan sistem presidensial yang ada di Indonesia dan Amerika Serikat. Baginya, merupakan suatu hal yang lucu apabila seorang menteri memiliki dua loyalitas dalam satu waktu, yaitu kepada presiden dan partai.

“Jadi dalam sistem pemerintahan di Amerika Serikat misalnya, Partai Demokrat mau mengambil menteri dari Partai Republik, itu enggak ada masalah. Karena sekali lagi, begitu menteri itu diambil oleh presiden, ya sudah dia harus tunduk pada kemauan dan perintah presiden. Jadi enggak ada kaitannya dengan partai politik. Ini kita lucu, ada menteri yang ditunjuk oleh presiden tapi loyalitasnya ganda,” tuturnya.

Dengan demikian, ia menyatakan bahwa tidak ada kaitan antara pencapresan Anies Baswedan oleh NasDem dengan menteri-menteri Presiden Jokowi yang berasal dari NasDem.

“Dalam konteks ini, tidak ada kaitan antara pencalonan Anies oleh NasDem dengan orang dari Partai NasDem, itu kan dua hal yang terpisah sesungguhnya. Jadi Johnny Plate, Siti Nurbaya, kemudian Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo itu menjadi menteri bukan dalam kapasitas sebagai bagian dari NasDem, tetapi dalam kapasitas sebagai pribadi walaupun direkomendasikan oleh Ketua Umum NasDem,” tukasnya.