Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Siap Gandeng BPN, Gus Halim Dorong Kepemilikan Lahan Transmigran secara Komunal

Siap Gandeng BPN, Gus Halim Dorong Kepemilikan Lahan Transmigran secara Komunal Kredit Foto: Kemendesa PDTT

"Hal ini harus dibarengi dengan perubahan undang-undang, itu kami berharap dukungan Gus Muhaimin Iskandar untuk pembaharuan kebijakan transmigrasi," kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Gus Halim juga berterima kasih atas dukungan Sekolah Tinggi Pertanahan karena Hak Penggunaan Lahan (HPL) milik Kemendes PDTT membutuhkan penanganan serius agar bisa dikelola sebaik-baiknya nantinya.

Baca Juga: Gus Halim: Desa Berperan Strategis Dalam Konvergensi Stunting

Gus Halim juga ucapkan terima kasih kepada UGM atas dukungan kepada Kemendes PDTT dalam banyak hal.

"Kepada kepala daerah yang hadir, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya selama ini utamanya dalam pelayanan kepada transmigrasi," katanya.

Dalam kesempatan itu, Gus Halim memberikan penghargaan kepada 50 kepala daerah atas kerja keras dan kontribusinya terhadap pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi.

Daerah yang memperoleh penghargaan meliputi daerah asal (pengirim) dan daerah tujuan (penerima) transmigrasi.

Penghargaan juga diberikan kepada 8 mahasiswa penerima Program Penjaringan Siswa Berprestasi di Kawasan Transmigrasi (PPSBKT).

Mahasiswa penerima PPSBKT yang diberi penghargaan berasal dari 3 universitas, yakni Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah, Palembang, dan Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta.

Sebelumnya, Dirjen PPKTrans Danton Ginting melaporkan, peserta Rakornas yakni 50 kepala daerah, dinas yang membidangi ketransmigrasian dari 32 provinsi dan 87 kabupaten, mahasiswa penerima PPSBKT 45 orang, dan mahasiswa UGM yang akan melaksanakan KKN-PPM sekitar 1.000 orang.

Baca Juga: Masih Tak Gentar ‘Cawe-cawe’ Urusan Capres, Rocky Gerung Sebut Presiden Jokowi Harusnya Diperiksa Dokter Jiwa

"Poin yang menjadi perhatian dalam agenda ini adalah merumuskan arah kebijakan penyelenggaraan transmigrasi ke depan. Momentumnya adalah proses penyusunan RPJMN 2025–2029 dan RPJPN 2025–2045," kata Danton.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Aldi Ginastiar

Advertisement

Bagikan Artikel: