PDIP Tolak Dani Ramdan Jabat Lagi Jadi PJ Bupati Bekasi

Warta Ekonomi, Bekasi -

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDI Perjuangan, Soleman berharap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak memperpanjang Dani Ramdan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Bekasi.

Meskipun Pimpinan DPRD asal Fraksi PKS, Muhammad Nuh tetap mendukung Dani Ramdan di perpanjang.

Baca Juga: Dani Ramdan Jadi Pj Bupati Bekasi Lagi, Fraksi PKS Berterima Kasih ke Mendagri

"Kami Fraksi PDI Perjuangan tetap pada komitmen untuk membangun Kabupaten Bekasi. Karena pada diri Dani Ramdan dalam pekerjaannya kurang maksimal,” ujar Soleman.

Soleman mengatakan, usulan Dani Ramdan memang berangkat dari Fraksi PKS untuk di perpanjang menjadi Pj Bupati Bekasi.

Padahal, Dani Ramdan ini tidak bisa bekerja dan manajemen birokrasi sangat buruk. Apalagi, Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Audit Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) selama 8 Tahun berturut-turu tjeblok saat Dani Ramdan menjabat dan Kabupaten Bekasi hanya mendapatkan Predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK.

“Innaliliahi, masa yang menjadi pemimpin di Kabupaten Bekasi, diberikan lagi yang tidak bisa bekerja. Ini menjadi preseden buruk. Dan PKS ingin Kabupaten Bekasi menjadi buruk, karena ingin usulan mereka Dani Ramdan menjabat kembali, agar diperpanjang Kemendagri,” kata Soleman.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bekasi itu berharap kepada Kementerian Dalam Negeri, untuk memberikan kesempatan kepada yang lain menjadi Pj Bupati Bekasi selanjutnya, asalkan tidak Dani Ramdan.

Apalagi, selain persoalan manajemen pemerintahan kurang maksimal, Dani Ramdan justru sering membuat kegaduhan antar sesama ASN di Pemerintahan Kabupaten Bekasi.

"Ada kerugian negara dalam audit BPK. Selanjutnya proses lelang pekerjaan yang terkait pembangunan juga kurang maksimal. Sehingga, masih banyak jalan rusak. Jalan raya rata-rata kumuh dan berdebu. Intinya Dani Ramdan ini tidak bisa bekerja,” jelasnya.

"Jadi, kalau ada yang sindir anggota dewan yang tidak hadir pengusulan Dani Ramdan menjadi PJ Bupati lagi. Saya katakan PDI Perjuangan yang menolak untuk diperpanjang. Karena kita tidak mau melihat rakyat menjadi susah, akibat PJ Bupati yang di rekomendasikan, yang tidak bisa bekerja,” pungkasnya.