Tanggapi Soal Masalah Korupsi Bansos Beras, Wapres Ma'ruf Amin: Harus Ada Perbaikan Sistem

Diketahui, KPK menggeledah di Kantor Kemensos terkait dugaan kasus korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) periode 2020 sampai 2021.

Risma menyebut kasus itu terjadi bukan di masa kepemimpinannya. Sehingga, kata Risma, dirinya tidak tahu materi detail kasus tersebut.

Baca Juga: Politik Gaya Militer Cuma Bisa Jadi Runner Up, Sekarang Prabowo Tiru Cara Berpolitik Jokowi

"Tolong jangan tanya materi. Kalau prosesnya, saya kejadian kemarin saya ceritakan. Tapi kalau materinya saya tidak tahu, karena memang bukan zaman saya. Karena bagi saya juga aneh gitu loh," kata Risma di Kantor Kemensos, Salemba, Jakarta, Rabu (24/5/2023).

Risma mengungkapkan kasus tersebut terjadi pada September 2020, sedangkan dirinya baru dilantik pada Desember 2020.

"Ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP nya adalah PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan itu tahun 2020, saya dilantik oleh Bapak Presiden pada 27 Desember 2020, dan ini sekitar bulan September dan tadi saya sudah lengkapi ke BPKP," ucap Risma.

Risma menyebut ada keanehan administrasi yang terjadi atas dugaan penyelewengan penyaluran Bansos Beras untuk KPM PKH. Pasalnya, KPK pada Selasa (23/5/2023) menggeledah ruangan milik Dirjen Pemberdayaan Sosial (Dayasos).

Padahal, penyaluran bantuan PKH di bawah wewenang Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos).

Baca Juga: PDIP Hingga Gerinda Diduga Terlibat Korupsi BTS, Wapres Ma'ruf Amin: Apakah Betul atau Sebenarnya...

"Masalahnya di mana saya tidak tahu, hanya yang saya tahu ini aneh, kenapa uangnya yang di Dayasos itu turut serta, tapi saya tidak case kejadiannya kaya apa," kata Risma.