Jadi Isu 14 Negara, Indonesia dan Australia Diskusikan Ketahanan Rantai Pasok Indo-Pasifik

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan secara daring dengan Menteri Perdagangan dan Pariwisata Australia, Senator the Hon Don Farrell.

Airlangga mengatakan pertemuan tersebut membahas beberapa pokok pikiran dalam isu rantai pasok, yang menjadi perhatian 14 negara di Indo-Pasifik, yang sedang melakukan putaran perundingan Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

Baca Juga: Ketua MPR Bamsoet dan Menko Perekonomian Airlangga Dampingi Presiden Resmikan KEK MNC Lido City

Dia menjelaskan bahasan ini menjadi perhatian untuk memastikan rantai pasok yang aman dan tangguh, serta untuk meminimalkan gangguan dan kerentanan bagi negara-negara di Kawasan Indo-Pasifik.

"Negara-negara mitra IPEF diharapkan dapat berkomitmen untuk mencapai tujuan kolektif rantai pasok yang tangguh, antisipatif, tahan uji, cepat pulih dari tantangan dan berdaya saing di kawasan Indo-Pasifik," ujar Airlangga, dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (25/5/2023).

Dia membeberkan sejumlah pembahasan dalam isu rantai pasok meliputi penetapan kriteria sektor dan barang kritis, peningkatkan ketahanan dan investasi pada sektor dan barang kritis, penetapan mekanisme berbagi informasi dan respons krisis, memperkuat logistik rantai pasok, peningkatan peran pekerja, dan peningkatan transparansi rantai pasok.

Berdasarkan keterangan resmi Kemenko Perekonomian, dalam pertemuan tersebut, kedua Menteri menegaskan pentingnya kerja sama untuk kesejahteraan ekonomi dan kestabilan di kawasan tersebut dan menyoroti kemajuan yang dicapai selama putaran perundingan. 

"Kemajuan dalam setiap pembahasan perundingan sangat penting, untuk itu pembahasan berbagai isu-isu yang masih pending perlu disegerakan," ujar Senator Farrell.

Baca Juga: AS Berisiko Kalah dalam Perlombaan Kripto dari UAE, Korea, Australia hingga Swiss

Airlangga menambahkan, dalam negosiasi, negara-negara mitra berkepentingan agar pembahasan isu-isu terkait dapat menggunakan acuan pada perjanjian dan kesepakatan internasional yang telah diadopsi bersama.

"Dan, mendorong agar dapat dijembatani berbagai perbedaan yang ada, tentunya dengan memperhatikan berbagai kepentingan domestik negara-negara mitra," tegas Airlangga.