Pemerintah Dorong Aktivitas Ekonomi Kembali Berjalan Pascabencana Sumatera

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara, Ferry Irawan, menegaskan Pemerintah mendorong aktivitas ekonomi kembali berjalan pascabencana di Pulau Sumatera.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah dengan memperkuat pengendalian inflasi pangan pascabencana melalui penguatan distribusi rantai pasok pangan melalui kolaborasi antara PT Pos Indonesia dengan Rumah Tani Nusantara.

Baca Juga: Purbaya Sentil Pengusaha Batu Bara yang Sudah Kaya, Intip Juga Kekayaan Purbaya Dilihat dari Isi Garasi Mobilnya

Upaya ini sekaligus guna memastikan kelancaran penyaluran komoditas pangan dari sentra produksi ke wilayah terdampak secara cepat, merata, dan efisien.

Ini disampaikan Ferry dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT POS Indonesia (Persero) dengan Rumah Tani Nusantara tentang Layanan Jasa Pengiriman Komoditas Pertanian di Bandung, Selasa (6/01/2026).

"Secara kemanusiaan kita sangat empati, setelah tanggap darurat selesai aktivitas ekonomi harus tetap jalan. Untuk mendorong aktivitas ekonomi jalan kembali, kami dari Kemenko Perekonomian sangat menyambut baik kerja sama ini," ujarnya, dikutip dari siaran pers Kemenko Perekonomian, Rabu (7/1).

Bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah, khususnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh telah mengganggu produksi dan distribusi pangan. 

Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan pasokan, meningkatnya biaya logistik, serta berpotensi menimbulkan tekanan inflasi pangan. Dalam situasi ini, penguatan distribusi menjadi faktor kunci untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk percepatan pemulihan ekonomi di daerah terdampak, di antaranya yakni perlakuan khusus bagi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) baik melalui pemberian grace period, restrukturisasi kredit, relaksasi persyaratan agunan tambahan, kemudahan administratif, kebijakan klaim penjaminan/pertanggungan, maupun percepatan penyaluran baru KUR serta keringanan suku bunga/marjin KUR.

Selain itu juga dilakukan perbaikan infrastruktur dan akses jalan untuk pengamanan jalur distribusi, pemanfaatan dan penguatan cadangan pangan Pemerintah (buffer stock) serta menyalurkan bantuan sosial pemberdayaan ekonomi masyarakat dan bantuan pemulihan produksi pertanian berupa benih, pupuk, alat pertanian, dan rehabilitasi lahan.

"Penguatan distribusi pangan pascabencana tidak dapat dilakukan secara sektoral. Pemerintah mendorong peran aktif BUMN logistik untuk bekerja sama dengan mitra usaha dan komunitas petani agar rantai pasok tetap berjalan, biaya logistik terkendali, dan harga pangan stabil," jelas Deputi Ferry.