Relawan Jokowi Ingatkan NasDem Hati-hati Keluarkan Narasi Politisasi Hukum di Kasus Johnny G Plate: Seperti Senjata Makan Tuan!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kelompok relawan pendukung Jokowi yang kini mendukung Ganjar Pranowo, Kongres Rakyat Nasional (KORNAS) meminta agar NasDem hati-hati dalam menarasikan adanya politisasi hukum di kasus Johnny G Plate.

Presidium KORNAS, Sutrisno Pangaribuan menilai narasi politisasi hukum terkait Johnny Plate yang ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung bisa menjadi senjata makan tuan untuk NasDem berkaitan dengan posisi Jaksa Agung sebelumnya yang mereka tempati.

“Bahwa tuduhan kasus korupsi JGP sebagai intervensi politik dan kekuasaan adalah seperti senjata makan tuan, NasDem seperti sedang menunjuk diri sendiri. Tuduhan yang didasari prasangka atau justru berdasarkan pengalaman saat Kejagung dipimpin oleh HM Prasetyo, politisi NasDem,” ujar Sutrisno dalam keterangan resmi kepada wartaekonomi.co.id, Kamis (25/5/23).

Baca Juga: Geger! Bisa Buat Masyarakat Bahagia, Amien Rais Minta Surya Paloh Bongkar Dugaan Korupsi Teman-temannya Jokowi dengan Bantuan Orang Ini

“Jika Kejagung dapat dipakai sebagai alat intervensi kekuasaan dan politik, seperti tuduhan tersebut, maka selama lima (5) tahun, HM Prasetyo dan NasDem diduga telah banyak melakukan intervensi politik dan kekuasaan,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui, di tengah kasus Johnny G Plate, Ketua DPP NasDem Willy Aditya menyinggung adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara, dan menyinggung presiden seorang petugas partai.

Lebih lanjut, Sutrisno meminta agar NasDem fokus memberi bantuan hukum untuk Johnny G Plate daripada sibuk mengeluarkan narasi politisasi hukum atau intervensi politik.

“Seharusnya NasDem serius membantu JGP dengan menyediakan penasihat hukum terbaik yang memiliki rekam jejak yang dapat memenangkan perkara kasus korupsi,” jelasnya.

“NasDem lebih baik serius menyediakan penasihat hukum yang mampu membebaskan JGP dari seluruh sangkaan yang dibuat Kejagung,” tambahnya.

Sebelumnya, Willy Aditya menyebut adanya politisasi hukum yang dilakukan oleh pejabat negara. Menurutnya, saat ini aparat penegak hukum kerap melakukan tindakan semena-mena terhadap rakyat.

Baca Juga: Omongan Amien Rais Nggak Main-main: Surya Paloh Sudah Dapat Hidayah, Jokowi Masih dalam Kesesatan!

Tak tanggung-tanggung, Willy juga mengaitkan itu dengan presiden yang disebut petugas partai.

“Karena apa, yang menjadi presiden petugas partai, bukan pelayan rakyat, yang menjadi presiden itu harus pelayan rakyat bukan presiden partikelir," kata Willy dalam acara diskusi publik di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (17/5/23).