Dear Opung Luhut, Ternyata Benar Kata Anies, Subsidi Kendaraan Listrik Bukan untuk Rakyat!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemberian insentif untuk pembelian sepeda motor dan mobil listrik oleh pemerintah dinilai lebih bertujuan untuk menolong industri sepeda motor dan mobil listrik yang sudah telanjur berinvestasi dan berproduksi. 

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno,  mengatakan bahwa pangsa pasar kendaraan listrik di Indonesia masih sangat kecil, sehingga perlu diberikan insentif.

Jika dicermati, lanjut Djoko, program insentif kendaraan listrik ini tidak memiliki aturan atau kewajiban bagi pembeli kendaraan listrik untuk melepas kepemilikan kendaraan berbahan bakar minyak yang mereka miliki. 

“Insentif itu jangan sampai akhirnya justru dinikmati orang yang tidak berhak atau orang kaya serta memicu kemacetan di perkotaan. Selain akan menambah kemacetan, juga akan menimbulkan kesemrawutan lalu lintas dan menyumbang jumlah kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat,” ujarnya. 

Baca Juga: Kritik Anies Baswedan Soal Subsidi Kendaraan Listrik Hal yang Wajar, Lord Luhut dkk Tak Perlu Panik

Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata ini khawatir bila yang terjadi adalah makin bertambahnya kendaraan pribadi yang berjejal di jalan, sedangkan pihak yang akan diuntungkan dari program ini hanya kalangan produsen kendaraan listrik.

“Harapan program ini bisa mengurangi konsumsi BBM dan menekan emisi karbon berpotensi jauh panggang dari api. Yang justru terjadi adalah penambahan konsumsi energi dan makin bertambahnya kendaraan pribadi yang berjejal di jalan. Sedangkan pihak yang akan diuntungkan dari program ini hanya kalangan produsen kendaraan listrik,” ucap Djoko. 

Menurutnya, program bantuan pemerintah atau insentif untuk kendaraan bermotor listrik akan lebih banyak menguntungkan kalangan produsen kendaraan listrik. Secara tidak langsung, program ini menjadi cara pemerintah untuk menjaga investasi kendaraan listrik di Indonesia dan mencoba menarik investor baru.

“Pemerintah tampaknya mengupayakan win-win solution (penyelesaian yang menguntungkan dan memuaskan semua pihak). Untuk itu, distribusi kendaraan listrik, terutama sepeda motor listrik, sebaiknya jangan banyak di perkotaan yang sudah padat dan macet,” terangnya. 

Maka dari itu, insentif sepeda motor listrik diprioritaskan untuk daerah terluar, tertinggal, terdepan dan pedalaman (3TP) yang kebanyakan berada di luar Jawa. Di daerah 3TP umumnya jumlah sepeda motor masih sedikit, pasokan BBM juga masih sulit dan minim sehingga harga BBM cenderung mahal. Sementara energi listrik masih bisa didapatkan dengan lebih murah dan diupayakan dari energi baru.

Untuk mobil listrik, prioritasnya juga jangan untuk kendaraan pribadi, tetapi untuk kendaraan dinas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sehingga distribusinya lebih merata.

“Pemberian insentif kendaraan listrik lebih tepat diberikan pada perusahaan angkutan umum. Di samping akan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik, juga dapat memperbaiki pelayanan angkutan umum dengan sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan sekaligus mengurangi kemacetan,” imbuhnya. 

Baca Juga: Usai Kritik Subsidi Kendaraan Listrik, Luhut Binsar Panjaitan Tantang Balik Anies Baswedan: Datang Saja ke Kantor, Nanti Saya Jelasin!

Ia menilai jika kebijakan insentif kendaraan listrik diperlukan sinergi antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindutrian dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral agar tetap sasaran.

“Di Indonesia banyak orang pintar, jauh lebih pintar dari beberapa negara di Asia Tenggara, tetapi Indonesia tidak pernah bisa buat kebijakan yang cerdas. Secara individu, rakyat Indonesia unggul tapi secara negara Indonesia mandul. Lantaran terlalu banyak kepentingan,” tutupnya. 

Sebelumnya, bakal calon Presiden Anies Baswedan pernah menkritik pemberian insentif untuk pembelian sepeda motor dan mobil listrik pemerintah, Ia menganggao bahwa insentif tersebut bukan solusi. 

Anies mengatakan pemilik kendaraan listrik bukan dari kalangan yang perlu disubsidi. Pemberian subsidi yang tidak tepat justru akan menambah kemacetan. Karena pemilik kendaraan listrik tidak menggantikan kendaraan yang ada di garasinya.

Anies mengungkapkan emisi karbon mobil listrik per kapita per Km lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Menurut dia, seharusnya kendaraan umum lah yang harus diperbanyak, bukan kendaraan pribadi.

"Masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," kata Anies.

Menanggapi pernyataan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan juga angkat bicara. Luhut menantang pihak yang mengkritik subsidi mobil listrik untuk menyampaikan langsung kepada dirinya. Nantinya, Luhut sendiri yang akan menjelaskan program subsidi mobil listrik pemerintah.

Ditegaskan oleh Luhut, program subsidi mobil listrik ini sebenar telah melewati studi yang komprehensif. Luhut menambahkan, tidak hanya di Indonesia, program subsidi mobil listrik ini juga dilakukan berbagai negara. "Mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif. Jadi saya kira seluruh dunia, bukan hanya saya," jelasnya.