Pemerintah Larang Ekspor Bauksit, INDEF Beri Sejumlah Saran

Warta Ekonomi, Yogyakarta -

Mulai Juni 2023, pemerintah resmi menghentikan dan melarang ekspor bauksit. Larangan ekspor tersebut disebut sebagai komitmen hilirisasi bauksit yang dipercaya akan meningkatkan nilai tambah ekspor. 

Menanggapi hal ini, Ekonom INDEF Ahmad Heri Firdaus dan Andry Satrio Nugroho menyarankan pemerintah untuk melakukan proses hilirisasi secara maksimal. Keduanya sepakat bahwa hilirisasi tidak mungkin tercapai tanpa melibatkan industri pengguna produk bauksit, yaitu konstruksi, transportasi, dan elektronik.

Hal tersebut disampaikannya dalam diskusi Larangan Ekspor Bauksit dan Dampaknya yang diadakan oleh INDEF secara daring pada Rabu (31/5/2023).

Baca Juga: Ekspor Bauksit Dilarang, Peneliti INDEF: Apakah Sudah Siap Hilirisasi?

Andry menyarankan beberapa tahapan untuk proses hilirisasi yang baik, selain dengan ekspor. Menurutnya, memperbaiki tata kelola penambangan yang berkelanjutan harus dilakukan terlebih dahulu sebelum mengambil langkah lain.

Selain itu, dia juga menyarankan pemberian kredit untuk membangun smelter yang membutuhkan biaya kurang lebih Rp18,2 triliun per satu smelter.

“Pembangunan smelter cukup mahal, tapi tidak fasilitas kredit yang murah terhadap industri, sehingga mereka sulit membangun fasilitas pengolahan dalam negeri,” kata Andry tentang insentif untuk smelter.

Saat ini, smelter bauksit masih berjumlah empat smelter, dengan tujuh dari delapan smelter yang baru akan dibangun.

Selaras dengan pendapat Andry, menurut Ahmad, larangan ekspor bauksit tidak perlu dilakukan jika industri dalam negeri dikembangkan.

Menurutnya, ekspor akan berkurang dengan sendirinya jika ada permintaan di dalam negeri. Hal ini dinilai lebih menguntungkan bagi tambang bauksit. Ia juga menggarisbawahi kewenangan pemerintah untuk menetapkan patokan harga.

“Hilirisasi harus dilakukan apabila memang akan efektif. Jika hanya melarang tanpa langkah yang lebih komprehensif, baik di intermediate industri hingga ke hilirnya, kemudian juga upaya kebijakan fiskal, perdagangan, dan tenaga kerja, maka akan tidak efektif, dilihat dari turunnya output,” kata Ahmad.