Anggota Parlemen AS Salahkan Perusahan Kripto terkait 'Kesenjangan Pajak'

Dua anggota Kongres Amerika Serikat (AS) telah menulis surat kepada kepala Departemen Keuangan dan Layanan Pendapatan Internal (Internal Revenue Service; IRS) untuk menuntut penerapan peraturan pajak untuk industri kripto.

Dilansir dari laman Cointelegraph pada Rabu (7/6/2023), sebuah surat yang ditujukan pada Menteri Keuangan Janet Yellen dan Komisaris IRS Daniel Werfel, Perwakilan Kongres AS Brad Sherman dan Stephen Lynch mengemukakan kekhawatiran tentang praktik kepatuhan dalam kripto, yang menyatakan:

“Selama bertahun-tahun, industri (kripto) telah menjadi sumber utama penghindaran pajak dan bagian penting dari kesenjangan pajak negara (Amerika Serikat).”

Baca Juga: Pencarian Google untuk 'Kripto' Turun ke Level 2020 Akibat Sentimen Netral BTC

Keduanya menyoroti laporan audit dari September 2020, saat Inspektur Jenderal Perbendaharaan untuk Administrasi Pajak menunjukkan ketidakmampuan IRS untuk mengidentifikasi pembayar pajak pro-kripto karena kurangnya pelaporan.

Selain itu, Undang-Undang Investasi Infrastruktur dan Pekerjaan (RUU Infrastruktur Bipartisan), yang ditandatangani menjadi undang-undang oleh Presiden Joe Biden pada November 2021, mewajibkan pembayar pajak melaporkan transaksi kripto mulai tahun 2023. Namun, anggota kongres mengatakan bahwa “peraturan yang diusulkan belum diumumkan.”

Sherman dan Lynch menyerukan agar peraturan yang diusulkan segera dirilis untuk "menutup celah pajak dan membawa industri mata uang kripto dalam kepatuhan pajak secara penuh."

Pada Mei lalu, pemerintahan Biden memperbarui dorongannya terhadap pajak 30% Digital Asset Mining Energy (DAME) pada penambang mata uang kripto. Hal ini pertama kali diumumkan sebagai bagian dari tahun anggaran 2024 Biden pada Maret 2023.

Namun, pajak penambangan kripto yang diusulkan tidak berhasil menjadi undang-undang pada bulan Mei yang ditujukan untuk menaikkan pagu utang AS.

Ketika kekhawatiran tentang pajak 30% pada penambangan kripto berkurang, para pendukung kripto percaya bahwa itu hanya pengaturan sementara. Salah satu pendiri CoinMetrics, Nic Carter, percaya bahwa pemerintah akan mencoba kembali pengenaan pajak ke dalam beberapa RUU omnibus di masa mendatang.

Gedung Putih belum menanggapi permintaan komentar Cointelegraph tentang rencananya untuk mengejar pajak DAME.