Ganjar Pranowo Cuma Petugas Partai, Kontrak Politik 'PDIP Berkuasa Atas Kabinet' Dinilai Wajar: Mereka Pegang Mayoritas 'Saham'

Publik dihebohkan dengan kabar bocornya kontrak politik “PDIP Berkuasa penuh atas penentuan kabinet” jika Ganjar Pranowo jadi presiden. Hal ini salah satunya diungkapkan oleh Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando.

Mengenai hal ini, Aktivis dan advokat Ahmad Khozinudin menilai sebagai partai asal Ganjar dan juga punya hak untuk memajukan sendiri capresnya, PDIP punya “saham” paling besar di koalisi nanti. Kondisi tersebut dinilai wajar apabila PDIP ingin dominan dalam penentuan posisi di kabinet.

“Sebenarnya informasi itu bukan hal yang baru ya karena PDIP Ya tentu sebagai partai tunggal yang tanpa dukungan partai lainnya pun bisa mencalonkan ganjar,” ujar Khozinudin di kanal Youtubenya, dikutip Rabu (14/6/23).

Baca Juga: Elektabilitas Anies Baswedan Nyungsep, Ade Armando Ngaku Belum Gembira: Ada Tanda-tanda Kekalahan Ganjar Pranowo!

“Tentu kita bisa anggap sebagai pemilik saham mayoritas terhadap Ganjar Pranowo,” tambahnya.

Posisi Ganjar yang berulang kali oleh elite PDIP khususnya sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, ditegaskan sebagai petugas partai, menurut Khozinudin membuat Gubernur Jawa Tengah itu tak punya banyak pilihan.

Khozinudin juga menilai sebagai petugas partai, Ganjar tak punya banyak pilihan selain manut ke Megawati yang telah meresmikannya sebagai Capres.

“Apakah mungkin bagi seorang Ganjar itu diatur oleh partai? ya sangat mungkin. Disuruh taken kontrak kalau nanti jadi presiden menteri itu yang ngatur partai ya sangat mungkin, lah wong dia petugas partai,” ungkapnya.

Baca Juga: Pemilih di Wilayah Kemenangan Jokowi Disebut Nggak Bakal Beri Dukungan, Ganjar Pranowo Harus Beri Penjelasan Soal Tolak Timnas Israel!

“Sudah ditegaskan Ganjar itu adalah petugas partai. Namanya petugas, Bisa nggak petugas itu melawan arahan pemimpinnya? ya nggak bisa,” tegasnya.

Menurut Khozinudin, PDIP sudah belajar dari dua edisi Pilpres sebelumnya di mana mereka menganggap jatah PDIP yang merupakan partai asal capres tak sesuai dengan keinginan.

Karenanya, Khozinudin mengungkapkan dari awal PDIP sudah membuat kontrak tersebut, jika memang kontrak tersebut benar adanya.

“Saya kira kalaupun PDIP memberikan syarat itu menurut saya sangat wajar, karena pada koalisi sebelumnya saat mengusung Jokowi, terlepas sebenarnya Jokowi itu kader PDIP dan sebenarnya tanpa bantuan partai lain sebenarnya PDIP juga bisa mencalonkan Jokowi, begitu Jokowi menang ternyata porsi menteri itu tidak sepenuhnya dalam kendali PDIP,” jelasnya.

Baca Juga: Anies Baswedan Pemimpin Radikal-Intoleran? Pak Pendeta Beri Kesaksian Mencengangkan: Dia Tidak Melihat pada...

“Bisa dikatakan yang untung justru partai lain, dalam hal ini misalkan NasDem. Suara NsDem itu kan kecil, Tapi ketika di dalam lingkaran kekuasaan dia dapat tiga menteri itu kan luar biasa termasuk pada era sebelumnya sampai punya posisi di Jaksa Agung itu luar biasa,” tambahnya.

Merespons hal ini, Ketua DPP PDIP, Said Abdullah membantah kabar adanya kontrak politik tersebut. Ia mengklaim kabar tersebut tidak benar.

"Jadi saya tegaskan tidak ada kontrak politik apapun antara PDI Perjuangan dengan Pak Ganjar Pranowo. Satu satunya kontrak politik beliau dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat," ujar Said, Selasa (13/6/23).