Mendes PDTT: Partisipasi Perempuan Desa Diperkuat Melalui Kolaborasi Pegiat Desa

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menegaskan SDGs Desa menetapkan fokus gender pada tujuan partisipasi perempuan desa. Pelaksanaannya di lapangan tetap mempertimbangkan tujuan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

"Inilah yang mendasari penguatan posisi perempuan desa, sekaligus mengadaptasikan budaya lokal. Sehingga, tidak terjadi gegar budaya atau sebaliknya penolakan dari berbagai pihak di lapangan," jelas Halim Iskandar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (14/6/2023).

Baca Juga: Percepat Pembangunan Desa, Kemendes Gandeng UINSU Medan

Dia menjelaskan Kemendes PDTT telah menggabungkan seluruh informasi desa dalam sid.kemendesa.go.id. Di dalamnya terbaca hasil SDGs Desa pada level desa.

Selain itu, rekomendasi kegiatan lapangan untuk mencapai tujuan SDGs Desa yang berkaitan dengan perempuan. Bahkan, kepala desa dan sekretaris desa bisa mengunduh data by name by address perempuan yang membutuhkan dukungan.

Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta, mengatakan data-data kuantitatif dari 103 juta warga desa serta 75.256 desa di seluruh Indonesia lengkap terkumpul di Kemendes PDTT.

Namun, inovasi kebijakan masih membutuhkan data kualitatif perihal kedalaman tantangan, makna tindakan, hingga rumusan tahapan pengembangan lapangan. Serta dibutuhkan rekomendasi dari kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, pegiat desa, dan lembaga swadaya masyarakat.

"Tindak lanjut hasil pendampingan perempuan sangat bermakna, sehingga pertemuan-pertemuan berikutnya fokus pada penyusunan pedoman pendampingan, pelatihan, hingga strategi pemanfaatan APBDes bagi perempuan," ujarnya.

Country Director Oxfam di Indonesia, Maria Lauranti, mengatakan, sejak lima tahun lalu, Oxfam telah melaksanakan I-WIL ini. Kegiatan dipusatkan di desa-desa di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.

"I-WIL bertujuan mendukung organisasi masyarakat sipil nasional dan warga desa untuk mengurangi kekerasan terhadap perempuan, meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan, dan menguatkan partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan dan kepemimpinan," jelasnya.

Pimpinan Kadara NTB, Suhupawati, menjelaskan isu khusus para legal perempuan. Meurutnya, kekerasan terhadap perempuan desa hendaknya diatasi dengan pelatihan paralegal perempuan. Pelatihan ini didukung pemerintah desa.

Namun, pimpinan KTAS NTT, Maria Filiana Tahu, menilai paralegal perempuan kerap mendapat masalah.

Baca Juga: Kemendes PDTT Fasilitasi Proses Paten 21 Teknologi Tepat Guna

"Tidak jarang kader paralegal perempuan mendapatkan telepon dan informasi kekerasan pada tengah malam. Keamanan paralegal jadi mengkhawatirkan saat berjalan di wilayah desa yang luas, gelap, dan sepi di NTB dan NTT. Mereka juga kerap mendapat teror dari para lelaki. Karena itu, dibutuhkan dukungan aparat keamanan bagi paralegal perempuan," jelas dia.

Pimpinan Kalyanamitra Listyowati mengtakan pelaksanaan SDGs Desa pada level desa harus selalu terhubung kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. LSM-LSM perempuan telah berhasil membawa isu kerja sama perempuan dan lelaki di desa sampai ke forum ASEAN sejak tahun 2022. Apresiasi yang tinggi muncul dari berbagai negara ASEAN atas topik ini.