Minta Jatah 80 Kursi Kelas Bisnis untuk Mengawasi Haji, DPR Disebut Sudah Nggak Tahu Malu: Sungguh Terlalu!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Publik dihebohkan dengan kabar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang minta jatah 80 kursi kelas bisnis kepada pihak garuda untuk melakukan pengawasan ibadah haji ke Mekkah.

Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menilai permintaan tersebut tidak etis.

“Permintaan tersebut sungguh terlalu dan tidak tahu malu karena fungsi pengawasan haji itu menggunakan dana haji dari calon jamaah haji,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Jumat (16/6/23).

Hal ini menurut Achmad makin relevan jika melihat pada kondisi mengenai pelaksanaan Haji untuk masyarakat Indonesia.

Baca Juga: Harga Mahal yang Harus Dibayar! NasDem dan Demokrat 'Digoyang' Pasca Dukung Anies Baswedan, PKS Tinggal Tunggu Giliran?

Ia menyinggung soal masyarakat yang gagal berangkat karena tak mampu melunasi ongkos haji.

“Sementara tahun 2023 ini, sekitar 20 ribu jamaah yang gagal berangkat karena tidak mampu melunasi ongkos haji yang naik,” jelasnya.

Lanjut Achmad, jemaah haji reguler yang berangkat 2023 rerata mereka sudah menunggu 10-15 tahun lalu. Jamaah haji regular harus menambah 24,8 juta dari tabungan awal mereka.

Total ongkos haji berasal dari jamaah (BIPIH) adalah 49,8 juta, sisanya berasal dari nilai manfaat (40,2 juta) dengan rasio BIPIH VS Nilai manfaat adalah 51,9%:48,10%.

“Adalah tidak beretika, bila pengawas asal DPR melakukan pengawasan haji dengan seluruh biaya dibebankan kepada nilai manfaat jamaah haji. Ini namanya aji mumpung, berhaji gratis dengan alasan jadi pengawas haji. Sementara peran pengawasannya sangat minim bila ikut bisnis kelas,” ungkapnya.

Klarifikasi DPR

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan klarifikasi terkait heboh permintaan 80 kursi business class ke Garuda Indonesia untuk tim pengawas haji DPR ke Mekkah.

Ia menyebut permintaan itu untuk menjalankan tugas pengawasan. Ia juga menegaskan 80 kursi itu tidak didapatkan secara cuma-cuma, alias dibayar penuh oleh sekretariat DPR.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

"Ini untuk kepentingan tugas negara dalam rangka pengawasan DPR yang anggarannya sudah disediakan," ujar Indra dalam keterangannya, Kamis (15/6/23).