Pengawasan Langsung Ibadah Haji oleh DPR Cuma Jadi Beban, DPR Diminta Manfaatkan Ranah Digital: Lebih Murah!

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pakar kebijakan publik Narasi Institute, Achmad Nur Hidayat menyoroti heboh kabar DPR RI yang minta jatah disiapkan 80 kursi kelas bisnis untuk melakukan pengawasan ibadah haji ke Mekkah.

Achmad menilai pengawasan ibadah haji langsung oleh anggota DPR sudah tak lagi diperlukan dan lebih kepada pemborosan dana.

“Skema pengawasan haji oleh DPR saat ini tidak efisien dan terlalu gemuk membebani dana haji dan nilai manfaatnya,” ujar Achmad dalam keterangan resmi yang diterima wartaekonomi.co.id, Jumat (16/6/23).

Menurut Achmad, DPR bisa melakukan cara yang lebih efisien dalam melakukan pengawasan ibadah haji.

Baca Juga: Menag Minta Rektor UIN Percepat Penyelesaian Kasus RS Haji Jakarta

Salah satu yang Achmad sampaikan adalah dengan memanfaatkan digitalisasi yang menurutnya akan lebih murah.

“Untuk pengawasan haji oleh DPR sebenarnya bisa dilakukan dengan membuka box aduan dari jamaah haji secara digital yang berbiaya murah dan terbuka dan mengoptimalkan sosial media resmi dari DPR RI itu sendiri,” ungkapnya.

“Bila ada temuan, DPR bisa memanggil para pihak yang berkepentingan dan mereka wajib memenuhi panggilan tersebut,” tambahnya.

Lanjut Achmad, Jika Ingin Mengawas Haji, DPR Seharusnya Ikut Fasilitas Rakyat Ekonomi. Jika DPR benar ingin melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan haji maka seharusnya para anggota DPR berbaur dengan fasilitas rakyat dalam menjalankan ibadah haji.

“Tidur di tenda yang sama, terbang dengan kelas yang sama, wukuf dilokasi jamaah berada, tidak ada keistimewaan fasilitas sehingga mengetahui susah senangnya jamaah dalam melaksanakan haji,” jelasnya.

Baca Juga: Untung Belum Tentu, Generasi Mendatang Harus Tanggung Warisan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Kebanggaan Jokowi!

“Bukankah begitu esensi haji sebenarnya bahwa semua orang dihadapan tuhan sederajat?! Jangan karena anggota DPR malah minta difasilitasi lebih dari rakyat. Rusak!” tambahnya.

Klarifikasi DPR

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar menyampaikan klarifikasi terkait heboh permintaan 80 kursi business class ke Garuda Indonesia untuk tim pengawas haji DPR ke Mekkah.

Ia menyebut permintaan itu untuk menjalankan tugas pengawasan. Ia juga menegaskan 80 kursi itu tidak didapatkan secara cuma-cuma, alias dibayar penuh oleh sekretariat DPR.

Baca Juga: Stafsus Menag Janji Jemaah Haji Lansia Bakal Dilayani Maksimal tanpa Ada Komplain Apapun

"Ini untuk kepentingan tugas negara dalam rangka pengawasan DPR yang anggarannya sudah disediakan," ujar Indra dalam keterangannya, Kamis (15/6/23).