Ada 52 Juta Pemilih 'Gaib' Masuk DPS, Refly Harun: Kalau Salah ya Jangan Kebangetan

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ahli Hukum Tata Negara, Refly Harun menilai bahwa ditemukannya 52 juta pemilih 'gaib' dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2024 yang sebanyak 205.853.518 pemilih, merupakan kesalahan yang amat fatal. 

"Kalau salah ya jangan kebangetan sampai 52 juta. Kalau 52 juta kan berarti lebih dari seperempat, jadi DPS itu masa seperempatnya bermasalah. Kalau seperempat itu kan 25%, kalau kesalahannya 5% kan masih masuk akal walaupun 5% dari 200 juta kan tetap aja lumayan 10 juta angkanya," kata Refly dalam akun Youtubenya @ReflyHarunOfficial yang dikutip di Jakarta, Sabtu (17/6/2023).

Menurut Refly, ini sesuatu yang aneh karena data pemilih selalu saja bermasalah dan terjadi setiap kita ingin melakukan penyelenggaraan Pemilu. Baca Juga: Refly Harun Beberkan Cara Istana ‘Potong’ Kaki Anies Baswedan Agar Tidak Kemana-mana

"Dan anehnya, kenapa data pemilih ini selalu bermasalah dari Pemilu ke Pemilu? Kenapa kemudian kita tidak pernah mendapatkan data yang solid?itu yang jadi masalah. Salah satunya barangkali apa ya, data kependudukan tidak akan bekerja kalau tidak ada proyeknya, jadi kalau gak ada proyeknya ya nggak kerja," jelasnya.

Padahal, lanjutnya, kalau bicara data kependudukan yang benar seharus tinggal tekan tombol saja, berapa penduduk kita hari ini, langsung keluar.

"Jadi database kependudukan itu harusnya baik tapi database kependudukan itu gak pernah baik. Padahal Direktur Jenderal administrasi Kependudukan kan bekerja terus menerus tapi kenapa tidak pernah berhasil mendapatkan data yang solid?" cetusnya.

Refly bilang, seharusnya ketika menyerahkan data ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) itu sudah dalam bentuk sortiran. Misalnya disortir data yang 17 tahun atau yang sudah kawin. Baca Juga: Masuk Tahun Politik, 'Pegasus' Bakal Ancam Pemilu 2024? Pengamat: Bisa Merusak Demokrasi!

Sebelumnya, sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu Jurdil menemukan 52 juta data bermasalah dalam DPS yang sebanyak 205.853.518 pemilih. DPS yang aneh itu diperoleh dari KPU yang disampaikan kepada partai politik.

Data "tak wajar" yang ditemukan itu seperti adanya pemilih yang belum memenuhi syarat usia memilih, identitas ganda di lokasi TPS yang sama, identitas sama, hingga pemilih yang RT dan RW-nya 0.