Tiru China di Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Jepang Ternyata Juga Ingin Minta Tambahan Biaya MRT

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang mulanya Jepang melakukan feasibility studies, akhirnya dibangun oleh China dan kini dalam tahap uji coba dengan tiket gratis dari Agustus hingga Oktober 2023. Banyak pihak yang membicarakan itu. Bagaimana respons pemerintah Jepang? 

Dilansir dari siniar (podcast) kanal YouTube Akbar Faizal Uncensored pada Sabtu (1/7/2023) yang bertajuk “Tiru Cina, Jepang juga Minta Tambahan Biaya MRT Tahap II”, obrolan tersebut mengundang Duta Besar Republik Indonesia (Dubes RI) untuk Jepang, Heri Akhmadi. 

Heri mengungkapkan bahwa, "Apa pun kejadian itu mengurangi tingkat kepercayaan dari pemerintah Jepang serta kesungguhan pemerintah Indonesia memegang komitmen.” 

Baca Juga: Gratis 3 Bulan, War Tiket Kereta Cepat Jakarta Bandung Mulai 18 Agustus 2023

“Justru bagi saya sendiri itu adalah tantangan saya sebagai duta besar. Tentu bertahap saya berusaha meyakinkan supaya investasi kita Jepang di Indonesia tidak turun, perdagangan juga baik dan proyek-proyek baru juga terus bisa diturunkan,” sambung Heri. 

Heri menambahkan, pihak Jepang juga mengetahui kabar proyek kereta cepat terdapat pembengkakan biaya besar. 

“… dan itu yang kemudian menjadi kepusingan kedua saya sekarang. Karena melihat contoh project lain boleh mengalami kenaikan harga. Sekarang ini Jepang juga berusaha untuk menaikkan harga dari MRT. Efeknya sampai ke tingkat sana,” tandasnya. 

Adanya peralihan kebijakan yang dibicarakan oleh Presiden RI Joko Widodo di Jakarta pada beberapa waktu lalu, membuat masalah kepercayaan Jepang terhadap Indonesia makin pelik.

Heri sempat bercerita dalam siniar tersebut bahwa Presiden Jokowi sempat dikontak langsung oleh Perdana Menteri Shinzo Abe ketika di Indonesia memutuskan untuk menyerahkan proyek itu pada China. 

“Ketika Indonesia memutuskan untuk menyerahkan project itu kepada China. Jadi tingkat concern-nya itu sudah tingkat perdana menteri. Jadi tentu itu yang menjadi pembicaraan yang sangat kuat.” 

Karena masalah itu, Dubes tersebut membangun tingkat kepercayaan lagi. 

“Terutama dari kalangan bisnis kepada project-project di Indonesia tersebut. Alhamdulillah dalam urusan IKN, ketika Pak Jokowi hadir, ada lebih dari 30 perusahaan tepatnya yang menyatakan juga untuk ikut berpartisipasi dalam project IKN.”