Bappenas Minta Investor Swasta Danai 80% Program Ekonomi Biru di Indonesia

Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengatakan bahwa 75-80% pendanaan program ekonomi biru di Indonesia diharapkan diisi oleh pihak non-pemerintah, seperti swasta dan pemangku kepentingan lainnya. Sementara, Pemerintah Indonesia telah mendanai 20-25% dari total pendanaan biru yang dibutuhkan.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, menegaskan bahwa Indonesia mengandalkan instrumen pendanaan alternatif tersebut untuk melaksanakan target dan sasaran ekonomi biru.

Baca Juga: Mengarah Menuju Ekonomi Biru, 12 Start-up dan UKM Sektor Biru Terpilih Presentasikan Solusi Bisnis di Blue Finance Accelerator Demo Day

"Saat ini, pembiayaan alternatif mengandalkan sovereign bond. Namun, tidak akan cukup untuk mengisi kekurangan pendanaan sehingga kita harus mengembangkan instrumen non-sovereign dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan," ungkap Vivi, Senin (3/7/2023).

Vivi menyampaikan, Pemerintah Indonesia membuka lebar kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk bersama-sama menentukan strategi pendanaan ekonomi biru yang tertuang dalam ASEAN Blue Economy Framework.

"Yang juga tidak kalah penting, kita perlu meningkatkan pemahaman tentang berbagai bentuk surat berharga dan sukuk, baik yang bersama dari pemerintah maupun nonpemerintah, serta proses penerbitannya," ujar Vivi.

Dia menuturkan, Indonesia akan terus menggali lebih jauh, strategi dan kebutuhan kebijakan hingga kerangka kerja baru untuk mengembangkan pelaksanaan ekonomi biru yang menjadi salah satu prioritas, memastikan pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan sebagai mesin baru bagi pembangunan Indonesia.

Vivi mengatakan, bagi Indonesia, pendanaan biru baik dari sumber pembiayaan pemerintah hingga alternatif nonpemerintah juga sangat krusial untuk mencapai sasaran dan target di 2045 mendatang, meraih visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan sesuai amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045.

"Pembentukan pendanaan biru di Indonesia sangat penting untuk mendukung pencapaian Visi Indonesia 2045, menjadi negara maju saat merayakan 100 tahun kemerdekaan. Untuk itu, perlu pendanaan yang cukup untuk mendukung implementasinya," tutupnya.