Dorong Praktik Sawit Berkelanjutan Bagi Petani Kecil, CPOPC Resmi Gandeng Solidaridad Asia

Warta Ekonomi, Jakarta -

Dalam upaya mewujudkan kesadaran terkait pentingnya penerapan prinsip keberlanjutan serta produksi berbasis prinsip berkelanjutan, saat ini komoditas kelapa sawit telah mengadopsi prinsip-prinsip kelestarian.

Terbukti, beberapa standar keberlanjutan telah dikeluarkan oleh pemerintah produsen kelapa sawit, yaitu Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO). Bahkan, India, salah satu negara konsumen kelapa sawit terbesar, memiliki Indian Palm Oil Sustainability Framework (IPOS) yang mendukung perdagangan kelapa sawit secara berkelanjutan.

Baca Juga: Produktivitas Kebun Sawit Indonesia Rendah, BRIN Kembangkan Riset Bibit Unggul Toleran Cuaca Ekstrem

Namun sayangnya, langkah yang dilakukan tersebut seolah dianggap belum memenuhi standar berkelanjutan, misalnya saja belum lama ini Uni Eropa mengeluarkan aturan European Union Deforestation-free Regulation (EUDR).

Dewan Negara-negara Produsen Minyak Sawit atau Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) memandang hal ini sangat stigmatif dan diskriminatif.

Kebijakan tersebut dianggap seolah mengecilkan semua upaya pemerintah produsen kelapa sawit yang berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan terkait perubahan iklim dan perlindungan keanekaragaman hayati, sesuai dengan yang telah disepakati bersama dalam Paris Agreement.

Sementara itu, negara-negara anggota CPOPC secara ketat juga telah menerapkan berbagai kebijakan di bidang konservasi hutan yang telah berhasil menurunkan tingkat penggundulan dan kebakaran hutan.

Sebagai bentuk keseriusan, para produsen kelapa sawit anggota CPOPC menggandeng Solidaridad Asia dalam upaya praktik sawit berkelanjutan bagi petani sawit kecil.

Diungkapkan Sekjen CPOPC, Rizal Affandi Lukman, kerja sama ini mencerminkan kemitraan yang kuat antara kedua organisasi, khususnya dalam rangka mempromosikan empat bidang utama, yakni (1) berbagai praktik terbaik untuk petani kecil; (2) mengembangkan infrastruktur standar yang berkelanjutan; (3) mendukung Lingkungan Kebijakan; (4) menjalin komunikasi bersama. 

Baca Juga: Mengenal 5 Provinsi Penghasil Minyak Sawit Terbesar di Negara Produsen CPO Kedua Dunia

Lebih lanjut dikatakan Rizal, Solidaridad telah lama menjadi mitra negara-negara penghasil sawit dan tahun ini harus diperkuat mengingat kampanye negatif dan hitam terhadap sawit tidak pernah berhenti.

"Sektor kelapa sawit terus menghadapi kebijakan yang diskriminatif seperti peraturan EUDR yang diterbitkan Uni Eropa, yang kemungkinan akan menciptakan hambatan terhadap akses pasar dan akan membebani produsen sambil kian mengecualikan petani sawit kecil dalam rantai pasokan," katanya.