Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Sebut Hilirisasi Bisa Bawa Indonesia Jadi Negara Maju, Ekonom: Lawan Intervensi IMF!

Sebut Hilirisasi Bisa Bawa Indonesia Jadi Negara Maju, Ekonom: Lawan Intervensi IMF! Ilustrasi: Wafiyyah Amalyris K
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah harus berani melawan International Monetary Fund (IMF) dengan tetap melanjutkan hilirisasi. 

Sebagaimana diketahui, melalui dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, IMF meminta pemerintah Indonesia untuk melonggarkan larangan ekspor nikel cs secara bertahap.

Dalam dokumen tersebut, IMF IMF mengatakan bahwa kebijakan larangan ekspor nikel cs harus berlandaskan cost and benefit analysis (analisis biaya dan manfaat) dan mempertimbangkan dampak-dampaknya terhadap wilayah lain.

Baca Juga: IMF Minta Indonesia Hentikan Hilirisasi, Menteri ESDM: Mereka Gak Mau Bangun Fasilitas

"Intervensi IMF tersebut tidak hanya menghambat program hilirisasi, tetapi juga menghalangi Indonesia menjadi negara maju. Hanya satu kata, lawan cawe-cawe IMF hambat program hilirisasi, yang akan menghantarkan Indonesia menjadi negara maju," ujar Fahmy dalam keteranganya, Jumat (7/7/2023).

Fahmy mengatakan, hal tersebut perlu dilawan lantaran program hilirisasi sesungguhnya sudah terbukti memberikan manfaat dalam menaikkan nilai tambah yang berlipat ganda. 

Dua tahun pascalarangan ekspor bijih nikel, Indonesia berhasil meningkatkan nilai ekspor produk turunan nikel hingga 19 kali lipat. Semula pendapatan ekspor bijih nikel hanya Rp17 triliun pada 2017, lalu meningkat menjadi Rp323 triliun pada 2022. 

"Selain menaikkan nilai tambah, program hilirisasi akan menciptakan ekosistem industri dari hulu hingga hilir," ujarnya.

Lanjutnya, bilamana ekosistem industri telah terbentuk, pada saat itulah Indonesia akan menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, yang ditopang oleh kontribusi sektor industri, bukan sektor konsumsi.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Djati Waluyo
Editor: Rosmayanti

Advertisement

Bagikan Artikel: