IMF Minta Indonesia Hentikan Hilirisasi, Menteri ESDM: Mereka Gak Mau Bangun Fasilitas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, hilirisasi produk pertambangan tetap harus dilakukan di Indonesia. 

Hal tersebut diungkapkannya merespons International Monetary Fund (IMF) yang meminta Indonesia untuk melonggarkan larangan ekspor nikel cs secara bertahap. Permintaan itu disampaikan IMF melalui dokumen IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia, yang rilis Minggu (25/6/2023) lalu.

IMF mengatakan kebijakan larangan ekspor nikel harus berlandaskan cost and benefit analysis (analisis biaya dan manfaat) dan mempertimbangkan dampak-dampaknya terhadap wilayah lain.

Baca Juga: Jika Divestasi Saham Vale Berhasil, Program Hilirisasi Kebanggaan Jokowi Bisa Berjalan Mulus

"Jangan dong, kenapa melarang? Ini barang enggak terbarukan, jadi kalian mau (dilonggarkan), dapat apa dong. Kita berjuang untuk masa depan. Harus (hilirisasi di Indonesia)," ujar Arifin saat ditemui di Kantor Kementrian ESDM, Jumat (7/7/2023). 

Ketika dikonfirmasi mengenai kemungkinan digugat di pengadilan internasional, Arifin menyebut Indonesia harus dapat mempertahankan program hilirisasi meskipun harus menghadapi tekanan dari berbagai pihak.

Lanjutnya, ia mempertanyakan dokumen IMF tersebut yang secara tidak langsung melarang hilirisasi di Indonesia. Pasalnya, IMF sendiri tidak mau bergabung untuk membangun fasilitas di Indonesia. 

"Kita harus mempertahankan semaksimal mungkin (jika digugat). Kenapa mereka tidak mau kerja sama, kenapa enggak mau bangun fasilitas processing di sini," ujarnya.