Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ribuan Calon Siswa SMA/SMK di Jabar Dibatalkan Kepesertaannya, Pemdaprov Jabar Bakal Evaluasi

Ribuan Calon Siswa SMA/SMK di Jabar Dibatalkan Kepesertaannya, Pemdaprov Jabar Bakal Evaluasi Kredit Foto: Rahmat Saepulloh
Warta Ekonomi, Bandung -

Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat membatalkan kepesertaan 4.791 calon siswa SMA/SMK dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2023.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Wahyu Mijaya, menegaskan bahwa pembatalan kepesertaan calon siswa tersebut di antaranya terkait dengan masalah Kartu Keluarga (KK) yang tidak sesuai dengan aslinya dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Baca Juga: Pemdaprov Jabar Siapkan Apartemen Transit bagi Buruh dan Pekerja Informal

"Ada beberapa penyebab kami menolak 4.791 calon siswa terkait ketidaksesuaian data saat mendaftar berbagai jalur di PPDB. Misalnya, terkait dengan dokumen KK dan titik koordinatnya, nilai rapor, dokumen program penanganan kemiskinan, serta ketidaksesuaian dengan dokumen prestasi kejuaraan," ujar Wahyu usai mendampingi Gubernur Jabar Ridwan Kamil dalam pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) serentak di SMK Negeri 12, Kota Bandung, Senin (17/7/2023).

Wahyu menuturkan, dari pengalaman tersebut, pihaknya membentuk tim evaluasi untuk melakukan penilaian dan perbaikan sistem PPDB tahun depan, seperti juga evaluasi yang telah dilakukan tahun lalu untuk pelaksanaan PPDB 2023.

"Kami sudah membentuk tim evaluasi untuk menilai dan memperbaiki sistem PPDB tahun 2024. Mana saja yang harus dipertahankan dan mana saja yang harus diperbaiki," katanya.

Wahyu menjelaskan pula, bagi calon siswa tidak mampu yang tidak lolos masuk sekolah negeri, pemerintah tetap membantu mereka untuk bersekolah di swasta dengan memberikan bantuan keuangan untuk proses masuk sekolah.

"Kami anggarkan sebesar Rp2 juta per siswa yang diberikan satu kali saja di awal masuk sekolah dan tahun ini kami mengalokasikan untuk 7.500 siswa," jelasnya.

Dia memastikan, tim evaluasi akan bekerja secepatnya untuk merumuskan perbaikan yang diperlukan dalam proses PPDB tahun depan.

"Kami akan evaluasi perbaikan-perbaikan mana yang menjadi ranah kabupaten kota, provinsi, maupun pusat. Insyaallah segera keluar hasilnya," pungkasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Rahmat Saepulloh
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Tag Terkait:

Advertisement

Bagikan Artikel: