Pemdaprov Jabar Bakal Gelar West Java Development Forum 2023

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Pemdaprov Jabar) akan menggelar West Java Development Forum 2023 pada 31 Juli mendatang. 

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Jabar, Iendra Sofyan, menyampaikan West Java Development Forum 2023 akan dikemas dengan mengadakan berbagai macam diskusi dengan tema yang berbeda.

Baca Juga: Piala Gubernur Buktikan Komitmen Pemprov Jabar dalam Pembinaan Sepak Bola Usia Dini

"Semuanya itu dikemas dengan namanya West Java Development Forum. Harusnya kick off dulu cuma karena kick off-nya belum ketemu, artinya waktu Gubernur baru bisa nanti jadi 31 Juli nanti Insyaallah pak Gubernur hadir kick off untuk program West Java Development Forum ini," kata Iendra kepada wartawan usai mengikuti kegiatan Jabar Punya Informasi (Japri) West Java Development Forum 2023 dengan tema Jawa Barat Unggul dalam Mendukung Indonesia Emas 2045 di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (28/7/2023).

West Java Development Forum akan membahas berbagai aspek sosial, ekonomi, lingkungan, dan birokrasi serta politik.

"Kami berupaya semua bisa terlibat, masyarakat dan segala macamnya tentunya dengan berbagai metode, metode elektronik, metode langsung kelapangan, metode formal diskusi semuanya sudah kita upayakan," ungkapnya.

Adapun, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran (Unpad), Arief Anshory Yusuf, meminta West Java Development Forum 2023 terus dimonitor.

Arief mengatakan hal itu bertujuan untuk me-manage perekonomian Jawa Barat untuk bisa melangkah ke depannya.

"Hal-hal mendasar seperti sosial development itu 8 tahun itu harus dimonitor terus menerus. Bahkan ada suatu sisi dalam konteks-konteks tertentu, misalkan Bandung pertumbuhan ekonomi selalu tingggi 8 persen tiap tahun," ungkapnya.

Baca Juga: Era Ridwan Kamil, Digitalisasi Pajak Jabar Dongkrak Pendapatan Daerah

Dia menambahkan, Pemdaprov Jabar bisa membuat plesi yang pertumbuhan ekonomi tidak 8 persen, melainkan 7,5 persen lebih banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

"Menurut saya it's oke, yang penting bukan pertumbuhan ekonominya kalau dinikmati oleh orang lain. Tentu itu perlu penelaan dan keberanian untuk implementasi," pungkasnya.