Orang PKS Minta BPK Cek Benarkah Gaji Ahok Rp8,3 Miliar

Anggota Komisi VII DPR Mulyanto minta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit struktur gaji serta tunjangan Komisaris Utama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang mencapai miliaran rupiah per bulan. 

Politikus PKS itu bilang BPK perlu memeriksa apakah penetapan besaran gaji Ahok selama ini sudah sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

"Pertamina juga sebaiknya mengklarifikasi pemberitaan mengenai gaji Komisaris Utama Pertamina yang viral di medsos dan media massa lainnya. Apa benar gaji Ahok dan anggota komisaris lainnya sebesar Rp8,3 miliar. Kalau berita ini benar maka sungguh ironis sekali," kata Mulyanto dalam keterangannya, Kamis (3/8/2023).

Mulyanto mengaku prihatin bila besaran gaji Komisaris dan Direksi Pertamina mencapai miliaran rupiah per bulan. Sebab besaran gaji yang diterima tidak sebanding dengan prestasi yang dihasilkan.

Ia menegaskan bukan kekayaan alam itu bukan tujuannya untuk kemakmuran segelintir orang para pengurus BUMN Migas.

"Jangan sampai penerimaan negara dari sumber daya alam kita dinikmati dan menjadi bancakan oleh segelintir penguasa. Ini melukai rasa keadilan kita, di tengah masyarakat yang kesulitan karena kelangkaan gas melon 3 kg bersubsidi serta harga BBM yang kembali merangkak naik," tegas Mulyanto.