Duduk Perkara Ancaman Freeport Gugat Pemerintah Indonesia, Bagaimana Sejarah dan Kronologinya?

Freeport Buka Suara Soal Rencana Gugatan

VP Corporate Communications Freeport Indonesia, Katri Krinati, merespons pemberitaan yang menyebut Freeport akan mengajukan gugatan terhadap pemerintah Indonesia mengenai kebijakan bea ekspor. Dalam keterangannya, Katri menyampaikan bahwa dalam proses penerapan bea keluar dikenal adanya mekanisme pengajuan keberatan dan banding terhadap penghitungan bea keluar.

Mekanisme itulah, tegas Katri, yang akan diupayakan oleh Freeport. Ia menambahkan, Freeport memahami adanya kemungkinan pengajuan keberatan dan banding. Meski begitu, Freeport berharap bahwa pemerintah Indonesia dapat menerapkan ketentuan bea keluar bagi Freeport Indonesia sesuai dengan IUPK yang telah disetujui bersama pada tahun 2018 silam.

"Kami memahami adanya kemungkinan pengajuan keberatan dan banding. Namun, kami tetap berharap pemerintah senantiasa menerapkan ketentuan bea keluar bagi PTFI sesuai dengan IUPK yang sudah disetujui bersama," tegas Katri dilansir dari CNN.

Respons Pemerintah Indonesia

Dalam kacamata pemerintah Indonesia, kebijakan mengenai bea keluar sudah dibuat secara bijak. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. 

Dalam kesempatan konferensi pers, Airlangga menanggapi santai perihal kabar Freeport akan menggugat pemerintah Indonesia. Ia hanya menegaskan bahwa pemerintah telah menimbang secara matang kebijakan tersebut dan memilih melihat lebih dulu gugatan tersebut.

"Namanya kebijakan, pemerintah sudah bijak. Kalau gugatan (Freeport), ya kita lihat saja. Tidak ada komentar tentang gugatan," singkatnya.