Dunia Gonjang-ganjing Ancam Kondisi RI, Jurus Airlangga: Perkuat Kerja Sama Ekonomi Bilateral

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa di tengah peningkatan risiko berbagai ketidakpastian global saat ini, kerja sama ekonomi bilateral terus diperkuat. Airlangga menjelaskan, upaya pemerintah terus memperkuat kerja sama ekonomi bilateral dengan sejumlah negara bertujuan untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional.

Salah satu upaya dalam memperkuat kerja sama tersebut diwujudkan melalui pertemuan dirinya dengan Delegasi EU-ASEAN Business Council (EU-ABC) untuk berdiskusi mengenai kerja sama ekonomi bilateral Indonesia-Uni Eropa, outlook perkembangan ekonomi Indonesia, dan kemudahan berbisnis dan investasi di Indonesia.

Baca Juga: Di Depan Pemerintah Ukraina, Menko Airlangga Pamer Langkah RI Jaga Perdamaian Dunia

"Menggarisbawahi pentingnya untuk selalu menjaga dan memperkuat hubungan ekonomi antara ASEAN dan UE, dan khususnya antara Indonesia dan UE melalui dialog dan konsultasi rutin antara pemerintah dan pelaku bisnis," ujar Airlangga, dikutip Kamis (10/8/2023).

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa Indonesia dan Uni Eropa merupakan mitra bisnis yang strategis. Hal ini ditandai dengan tren surplus nilai perdagangan Indonesia dalam 5 tahun berturut-turut (2018-2022) dan peningkatan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar 87% untuk periode kuartal pertama tahun 2023 (yoy).

"Kinerja perekonomian nasional pun sudah on the right track di mana pertumbuhan ekonomi mencapai 5,03% di Q1 dengan proyeksi sebesar 5,2% hingga 5,3% di 2023 dan 5,4% di 2024," ungkap Airlangga.

Menanggapi hal tersebut, Delegasi EU-ABC mengapresiasi peran strategis Indonesia dalam dunia internasional dan juga mengapresiasi iklim investasi Indonesia yang makin baik dalam pembangunan di masa mendatang. Di sisi lain, Delegasi EU-ABC juga menyatakan dukungannya untuk percepat penyelesaian IEU-CEPA untuk lebih meningkatkan kerja sama perdagangan, investasi, dan industri kedua pihak.

"Selain pentingnya penyelesaian IEU-CEPA, kami juga memiliki concern terhadap kebijakan terkait deforestasi yang baru-baru ini sudah diimplementasi oleh Komisi Eropa. Harapannya, kebijakan EU Deforestation Regulation (EUDR) tidak akan menjadi hambatan bagi perdagangan komoditas perkebunan Indonesia ke depannya," ujar Ketua Delegasi EU-ABC.

Terkait kebijakan UE tersebut, Airlangga mengatakan rencana pelaksanaan pertemuan Joint Task Force oleh Indonesia, Malaysia, dan Uni Eropa dalam waktu dekat. "Forum tersebut merupakan salah satu aksi tindak lanjut dari kunjungan Joint Mission Indonesia dan Malaysia ke Brussels, Belgia akhir Mei 2023 lalu," kata dia.

Selain itu, lanjut Airlangga, pertemuan tersebut juga turut membahas isu-isu lain seperti sektor Kesehatan atau pharmaceutical dan logistik nasional, roadmap ekonomi digital nasional dan kawasan melalui Digital Economic Framework Agreement/DEFA.

"Serta perkembangan kebijakan Neraca Komoditas yang saat ini sedang dalam tahap pembahasan revisi aturan Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas serta pemanfaatan bonus demografi Indonesia dalam percepat upaya pencapaian menuju High Income Country dan menghindari Middle Income Trap," tuturnya.

Lebih lanjut, Airlangga juga turut mengundang sektor swasta yang tergabung dalam EU-ABC untuk ikut mendukung dan menyukseskan peran Indonesia dalam Keketuaan ASEAN 2023.