Anak Buah Sri Mulyani Bantah Faisal Basri soal Hilirisasi Justru Untungkan China

Sebelumnya, Faisal mengkritik hilirisasi nikel yang dibanggakan Presiden Jokowi. Menurutnya, 90% dari keuntungan hilirisasi nikel yang dilakukan pemerintah justru lebih banyak dinikmati oleh China.

Menurut keterangan resmi dari pemerintah dan pelaku bisnis terkait, Faisal menyatakan pada tahun 2014, nilai ekspor bijih nikel (kode HS 2604) hanya mencapai Rp1 triliun. Meskipun ada ekspor, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang dianggap sebagai akibat dari hilirisasi pada tahun 2022 tercatat sebesar Rp413,9 triliun, yang berasal dari ekspor senilai US$85,913 juta dikalikan dengan rata-rata nilai tukar rupiah tahun sebelumnya sebesar Rp14.876 per dolar AS. Pasalnya, sebagian besar smelter pengolah bijih nikel yang dimiliki oleh Indonesia dan China menggunakan sistem devisa bebas.

Dengan begitu, perusahaan China berhak untuk membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri. Ditambah lagi, ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

"Jadi, penerimaan pemerintah dari ekspor semua jenis produk smelter nikel nihil alias nol besar," paparnya.

Faisal pun menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Menurut Faisal, perusahaan nikel China di Indonesia juga tidak membayar royalti karena perusahaan penambang, yang sebagian besar dimiliki oleh pengusaha nasional, yang membayar royalti. Ketika ekspor bijih nikel masih diizinkan, pemerintah masih mendapatkan uang dari pajak ekspor.

Baca Juga: Faisal Basri: Hati-Hati, Ekspor SDA Ilegal Kini Jadi Modus Korupsi