Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pegawai KAI Jadi Tersangka Teroris, Ma'ruf Amin Akui Kecolongan

Pegawai KAI Jadi Tersangka Teroris, Ma'ruf Amin Akui Kecolongan Wapres Ma'ruf Amin menghadiri pelepasan ekspor komoditas pertanian ke 176 negara senilai Rp12,45 triliun. Kegiatan tersebut merupakan puncak program merdeka ekspor Kementerian Pertanian di kawasan Terminal Petikemas, Koja, Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta, pada Selasa (15/8/2023). | Kredit Foto: Andi Hidayat
Warta Ekonomi, Jakarta -

Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin, buka suara ihwal penangkapan salah satu pegawai PT Kereta Api Indonesia (KAI) berinisial DE pada Senin (14/8/2023) atas kasus terorisme.

Ma'ruf Amin menilai, penangkapan teroris yang berasal dari perusahaan BUMN itu merupakan bentuk kecolongan dalam proses seleksi. Dia menilai, lembaga pemerintah mesti fokus pada proses seleksi pegawai untuk menghindari hal serupa terulang.

Baca Juga: Pegawai BUMN Tersandung Kasus Terorisme, PPP Minta Erick Thohir Tak Terlena Dinamika Politik

"Ini di-screening betul supaya memang harus dipastikan bahwa tidak terpapar. Oleh karena itu, mungkin ini ada yang lolos sehingga ke depan tidak ada lagi yang lolos seperti ini," kata Ma'ruf Amin kepada wartawan di Jakarta, Selasa (15/8/2023).

"Oleh karena itu, untuk seleksi masuk menjadi pegawai pemerintah atau BUMN atau lembaga itu harus betul-betul dilakukan seleksi, tapi syukur akhirnya dapat terdeteksi sehingga belum terlalu jauh melakukan tindakan-tindakan yang destruktif," tambahnya.

Lebih lanjut, Ma'ruf Amin menuturkan bahwa pemerintah memiliki program unggulan untuk menangkal pikiran-pikiran radikalisme. Sedikitnya, terdapat dua program, yakni kontra radikalisasi dan deradikalisasi.

"Kontra radikalisasi yang terus dilakukan. Kemudian juga deradikalisasi. Penanggulangan kontra radikalisasi itu dilakukan oleh semua kementerian lembaga, salah satunya ketika dia masuk sebagai pegawai," tandasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PPP Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Achmad Baidowi, menilai bahwa penetapan tersangka DE merupakan bukti kurang maksimalnya program deradikalisasi di lingkungan BUMN.

"Atas dasar hal ini, harus menjadi perhatian bagi Kementerian BUMN untuk melakukan langkah preventif dan pembinaan terhadap jajaran pegawai BUMN agar tidak terpapar radikalisme yang mengarah pada tindakan terorisme," kata Baidowi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/8/2023).

Baidowi pun meminta Menteri BUMN Erick Thohir untuk serius memperhatikan lingkungannya. Dia juga mengingatkan Erick Thohir untuk tidak terlena dalam dinamika politik jelang Pemilu 2024 mendatang.

"Erick Tohir sebaiknya harus lebih serius memperhatikan masalah ini jangan sampai lingkungan BUMN dicap menjadi salah satu sarang tumbuhnya benih-benih terorisme. Jangan sampai ikut terlena dengan hiruk-pikuk politik menjelang 2024," tandasnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Penulis: Andi Hidayat
Editor: Puri Mei Setyaningrum

Advertisement

Bagikan Artikel: