Sering Dicatut dalam Baliho Capres, Jokowi Buka-bukaan: Saya Harus Ngomong Apa Adanya

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara ihwal potretnya yang sering kali dicatut dalam baliho-baliho calon presiden (capres) yang beredar luas di tengah masyarakat.

Hal ini diungkapkannya dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD di Ruang Rapat Paripurna Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/8/2023). Agenda tersebut juga dihadiri langsung oleh sejumlah ketua umum partai politik.

Baca Juga: Presiden Jokowi Kenakan Baju Adat Tanimbar Maluku di Sidang Tahunan DPR, MPR, DPD

"Ya saya harus ngomong apa adanya, saya ke provinsi A, eh ada, ke kota B, eh ada, ke kabupaten C, ada juga, sampai ke tikungan-tikungan desa ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian, ada di sebelah bareng capres," kata Jokowi dalam pidatonya.

Meski demikian, Jokowi menyadari dan memaklumi hal tersebut. Dia mengaku tidak masalah dengan baliho-baliho yang mencatut gambarnya.

"Ya, saya kira menurut saya juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja," katanya.

Jokowi sendiri mengakui, telah menjadi nasibnya sebagai seorang presiden dicatut dalam baliho-baliho. Bahkan, kata dia, jabatan presiden sering kali dijadikan paten dalam langkah-langkah politik.

"Sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana," jelasnya.

Lebih lanjut, Jokowi menegaskan pengusungan capres-cawapres dan pembentukan suatu koalisi ditentukan oleh konstitusi yang diserahkan sepenuhnya kepada partai politik. Jokowi mengaku tidak memiliki wewenang mengatur hal tersebut.

Baca Juga: Hasto: Tidak Benar Presiden Jokowi Dukung Prabowo

"Saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah," tandasnya.

Adapun, elite partai politik yang turut hadir dalam Sidang Tahunan MPR, DPR, DPD, di antaranya Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, dan Plt Ketum PPP Muhammad Mardiono.