Masih Ada Tantangan Besar UKM dan Koperasi Jalani Bisnis Inklusif, Teten Masduki Beber Solusinya

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM), Teten Masduki, menjelaskan permasalahan yang dihadapi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan koperasi dalam menjalankan prinsip bisnis inklusif.

Dia menjelaskan masalah utama yang dihadapi saat ini ialah akses pembiayaan. Saat ini, masih terjadi gap yang cukup besar, yakni pembiyaan UMKM masih 20%. Padahal, kontribusi sektor ini terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) telah mencapai 60% dan memberikan peluang lapangan kerja sebesar 90%.

Baca Juga: MenKopUKM Sebut Kurang Kesadaran dalam Bisnis Inklusif Jadi Tantangan Utama Promosi IB di ASEAN

"Tapi kredit perbankannya 80% untuk koperasi. Ini yang sedang kita terus usahakan bagaimana skema penyaluran kredit perbankan tidak lagi berbasis kolateral aset, tapi agunannya berupa kredit skor," kata Teten, dalam keterangannya usai menghadiri The Sixth ASEAN Inclusive Business Summit 2023 dengan tema Collaboration for A More Include, di Nusa Dua, Bali, Selasa (22/8/2023).

Dia mengatakan pemerintah tengah melakukan pengawasan dengan melihat track record digital UMKM.

"Track record digital tentang kesehatan usaha ini perlu ada perubahan dari OJK, ini yang sedang kami lakukan," kata Teten.

Selain itu, lanjutnya, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) juga tengah meningkatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang tahun ini berjumlah Rp450 triliun. Jumlah ini akan terus ditingkatkan mencapai 30% untuk kredit perbankan UMKM.

"Akses kepada pelaku usaha sudah masuk ke dalam UU Ciptakerja, 30% ruang publik, stasiun, rest area, bandara, pelabuhan, 30% disediakan untuk peluang usaha UMKM. Ini penting," jelasnya.

Baca Juga: Teten Masduki Terima Rekomendasi Bisnis Inklusif dari Organisasi Masyarakat Sipil untuk KTT ASEAN

MenKopUKM Teten juga menegaskan belanja wajib pemerintah untuk mengalokasikan 40% dari anggaran belanja pengadaan barang/jasa pemerintah kepada produk dalam negeri. Selain itu, ada arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menginisasi program industrialisasi, hilirisasi yang harus melibatkan UMKM.

"Ini saya kira kebijakan afirmasi yang sangat bagus. Kebutuhan bisnis dan usaha sedang kita siapkan," tegasnya.