Giring Ganesha Akui PSI Sulit Dapat Validasi: Deklarasi Nggak Dianggap, Tokoh Besar Datang Heboh

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Giring Ganesha, mengakui partainya sering kali mengalami ganjalan untuk mendapat validasi sebagai salah satu entitas partai politik di Indonesia lantaran kerap dianggap masih kanak-kanak.

Hal itu diungkap Giring dalam acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) PSI di Tenis Indoor Senayan, Jakarta, pada Selasa (22/8/2023) malam. Giring mengaku sering kali isu yang disuarakan PSI tak digubris para elite politik.

Baca Juga: Budiman Sudjatmiko Bakal Hadiri Kopdarnas PSI, Sinyal Gabung?

Dia menuturkan PSI sejak awal telah bersuara ihwal korupsi proyek pembangunan menara Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo 2020-2022.

Pun begitu pula dengan Rencana Undang-Undang Perampasan Aset yang tidak mendapat sambutan baik. Bahkan, kata Giring, PSI tidak dianggap pada saat mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) pada Oktober 2022 lalu.

"Contoh paling simpel, contoh. Kita berkoar-koar mengawal kasus mega korupsi Rp10 triliun BTS nggak dianggap. Kita bersuara keras RUU Perampasan Aset harus segera disahkan, nggak dianggap. Kita ngomong keras-keras nggak dianggap. Kita deklarasi nggak dianggap juga," kata Giring dalam pidatonya.

Meski demikian, dia mengaku heran pada saat Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mendatangi markas besar DPP PSI beberapa waktu lalu yang justru menyita perhatian elite partai politik.

"Tiba-tiba DPP rumah besar kita didatangi oleh orang besar, satu Indonesia heboh semua," terangnya.

Kendati demikian, Giring memaklumi jika PSI sulit mendapat validasi sebagai entitas partai politik. Pasalnya, dia menilai PSI mesti membayar mahal harga sebuah validasi tersebut.

Baca Juga: Sebut PSI Plin-plan dan Klaim Telah Disia-siakan, Guntur Romli Pilih Nyaleg Lewat PDIP

Dia pun mengutip pidato politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada saat menghadiri salah satu acara di awal tahun 2023 lalu. Pada saat itu, Jokowi meminta PSI untuk menempati posisi penentu tren dengan isu-isu yang ditawarkan.

"Jangan ikutan tren politik partai-partai lain, kita harus jadi trendsetter, kita harus beda. Idealisme kita harus kita jaga. Integritas kita harus tetap kita jaga, bro and sis. Tetapi, tetapi, ada harga mahal yang harus dibayar untuk kita menjadi beda, menjaga integritas," tandasnya.