Negara ASEAN Diharapkan Punya Skema Pendanaan Transisi Energi

Warta Ekonomi, Jakarta -

Besarnya kebutuhan investasi dalam transisi energi dibutuhkan sinergi dan kolaborasi negara-negara Asia Tenggara (ASEAN), sehingga target mencapai ketahananan energi yang ramah terhadap lingkungan bisa diwujudkan di kawasan tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan ada beberapa skenario pendanaan yang bisa diterapkan untuk menciptakan keberlanjutan dana untuk mencapai target Energi Baru dan Terbarukan (EBT) di ASEAN.

"Bentuknya bisa bermacam-macam, seperti hibah, pinjaman lunak dengan persyaratan yang menguntungkan, dan investasi bersama," ujar Arifin dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (24/8/2023).

Baca Juga: Pemerintah Imbau Pengguna LPG 3 Kg Daftarkan Diri dari Sekarang

Arifin mengatakan, hal lain yang dapat dilakukan adalah melalui Public-Private Partnerships, yaitu kolaborasi antara pemerintah swasta. Selanjutnya adalah dengan memanfaatkan International Funding seperti dana-dana perubahan iklim yang bisa digunakan untuk pengembangan potensi sumber daya energi bersih.

Selain itu, ia melihat wilayah ASEAN harus menjadi wilayah yang kondusif bagi para investor untuk berinvestasi melalui dukungan dalam kebijakan fiskal, seperti insentif pajak untuk mendorong investasi dalam energi terbarukan, proyek energi, dan teknologi hemat energi.

Negara-negara ASEAN juga harus memiliki kerangka kebijakan yang jelas termasuk dalam penyusunan regulasi energi jangka panjang.

"Transparansi prosedur investasi seperti termasuk dalam proses perizinan melalui sistem online dapat meningkatkan minat investor," ujarnya. 

Lanjutnya, ia menyebut bahwa masa transisi energi tetap membutuhkan energi fosil. Untuk itu penerapan teknologi Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) menjadi kunci penting karena bagi negara ASEAN, perkembangan industri sangat penting. 

"Teknologi CCUS sangat penting untuk mitigasi emisi karbon dari industri yang menantang untuk didekarbonisasi, termasuk industri minyak dan gas," ucapnya. 

Sebagaimana diketahui, Indonesia termasuk negara yang memiliki kapasitas CO2 storage yang besar. Sejauh ini tercatat kapasitasnya mencapai 12 miliar ton. Saat ini, 15 proyek CCS/CCUS sedang digarap atau sudah masuk tahap studi.

Dari sisi regulasi, Pemerintah Indonesia sudah mengantisipasi penerapan teknologi CCS/CCUS dengan penerbitan Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penangkapan dan Penyimpanan Karbon, serta Penangkapan, Pemanfaatan dan Penyimpanan Karbon pada Kegiatan Usaha Hulu Migas.