Kontrak Migas Diperpanjang, DPR RI Dukung PCJL Maksimalkan Program Eksplorasi Blok Jabung

Sementara itu, ekonom sekaligus Direktur Lembaga Kajian dan Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat, Ade Manggala Hardianto, menilai, upaya pemerintah sudah cukup bagus untuk menarik investor, di antaranya melalui beberapa program dan kebijakan yang dikeluarkan. Misalnya, kebijakan one door service policy.

Menurut dia, regulasi guna mendorong investasi hulu, salah satunya melalui melalui fleksibilitas kontrak, yakni Cost Recovery PSC atau Gross Split PSC dan menawarkan terms and conditions penawaran wilayah kerja migas yang menarik bagi investor, perbaikan sistem perizinan, serta regulasi lainnya.

Baca Juga: SKK Migas Ungkap 90 Persen Lapangan Migas Indonesia Berisi Sumur Tua

"Pemerintah juga memberikan keleluasaan bagi investor memilih rezim kontrak menggunakan gross split atau cost recovery. Lalu beberapa fiskal insentif juga sudah diberikan," ujarnya.

Lebih jauh dia mengatakan, investasi yang dibutuhkan sektor hulu migas sangat besar, apalagi guna memenuhi target produksi satu juta BOPD dan 12 BSCFD pada 2030. Senada dengan Rofik Hananto, Ade Mangga Hardianto mengingatkan pemerintah dan SKK Migas tetap fokus mendorong berbagai aspek lain untuk menjamin peningkatan produksi migas.

"Selain soal investasi, soal insentif fiskal dan non-fiskal, koordinasi antar kementerian, kebijakan satu pintu yang proaktif di pusat dan daerah maupun kepastian hukum sangat penting diperhatikan," ucapnya.

Dia juga menyinggung beberapa perusahaan migas dunia yang hengkang dari Indonesia, seperti Chevron, Shell, Total, dan Conocophilips. Hal ini tentunya menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi pemerintah mengenai iklim investasi bisnis hulu migas di Indonesia dan regulasi maupun peraturan terkait energi yang ada di daerah.

"Pada masa transisi menjelang pergantian kepemimpinan nasional dan kepala daerah seperti saat ini, stabilitas perekonomian dan iklim investasi harus terus terjaga. Tentunya, nuansa ketidakpastian di dunia bisnis tidak boleh terjadi. Sebaliknya, dukungan dan berbagai fasilitas bagi dunia usaha harus  diberikan agar laju investasi terus meningkat sehingga investor yang masuk dan beroperasi di daerah merasa aman dan nyaman," ungkap Ade Manggala Hardianto.