Menko Airlangga Gencarkan Edukasi Manfaat KUR ke UMKM di Wilayah Tertinggal

Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto tengah menggencarkan edukasi terkait literasi keuangan, serta peluang akses permodalan bagi UMKM, salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Hal ini diwujudkan dalam gelaran Workshop Keuangan Inklusif yang digelar oleh Kemenko Perekonomian untuk menjangkau masyarakat di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Baca Juga: Menko Airlangga: ASEAN Jadi Kawasan Paling Stabil di Indo-Pasifik dalam 25 Tahun Terakhir

"Workshop Keuangan Inklusif menjadi bagian dari upaya peningkatan inklusi keuangan dengan fokus sasaran UMKM serta pengembangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis komunitas," tutur Airlangga secara virtual, dikutip Rabu (30/8/2023).

Dalam kesempatan itu, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian, Erdiriyo, menyampaikan, melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) yang diketuai Airlangga, salah satu sasaran edukasinya adalah komunitas Koperasi-Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Credit Union (CU) yang ada di Kalimantan Barat.

Adapun Workshop Keuangan Inklusif dengan tema "Program Karya Ekonomi Komunitas Kalimantan Barat" di Kabupaten Landak dan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dilangsungkan pada 22 dan 24 Agustus 2023 lalu.

Erdiriyo mengatakan, melalui workshop diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat di daerah dengan wilayah dan kondisi geografis yang sulit dijangkau.

Dalam workshop tersebut, Pj. Bupati Landak yang diwakilkan oleh Sekda Kabupaten Landak Vincensius menyampaikan, kegiatan ini menjadi momen yang tepat bagi pelaku UMKM Kabupaten Landak memperluas kemitraannya melalui pinjaman KUR serta pengembangan e-commerce untuk peluang usaha yang lebih luas.

Sementara itu, dalam workshop di Kabupaten Bengkayang, Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis, dalam sambutannya menyampaikan tantangan dalam mewujudkan inklusi keuangan terutama daerah pedesaan dan 3T, di mana Kabupaten Bengkayang yang merupakan daerah perbatasan dengan Malaysia, yaitu berupa akses teknologi dan koneksi internet yang terbatas, serta masih kurangnya pemahaman tentang pentingnya literasi dan inklusi keuangan.

Menurutnya, akses kepada produk dan layanan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, asuransi, dana pensiun, dan fasilitas pembayaran akan sangat membantu khususnya bagi kelompok marjinal dan berpendapatan rendah. Setiap desa diharapkan memiliki agen laku pandai di setiap desa (one agent one village).

Dia menambahkan, peran lembaga keuangan seperti perbankan dan CU diharapkan mampu menjangkau pelosok pedesaan dan mampu mengedukasi serta memajukan perekonomian pedesaan.

Terakhir, Airlangga berharap dengan digelarnya workshop tersebut, dapat meningkatan inklusi dan literasi keuangan hingga ekonomi masyarakat, serta memberikan manfaat dan dampak berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

"Terutama dalam upaya untuk membangkitkan perekonomian dan dapat mencapai pertumbuhan keuangan inklusif sebesar 90% di tahun 2024," tutup Airlangga.