Mahfud MD Soal Implementasi Blueprint APSC: Sudah Capai 99%!

ASEAN harus sigap tanggapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal. Implementasi Pilar Politik dan Keamanan ASEAN masih dibayangi oleh isu Myanmar, ketegangan geopolitik serta rivalitas yang semakin tajam, yang jika dibiarkan dapat menjadi konflik terbuka. 

Hal ini sampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Indonesia (Menko Polhukam) Mahfud MD dalam sambutannya Ketika memimpin di Pertemuan ke-27 Dewan ASEAN Political Security Community (APSC) bersama Menteri Luar Negeri di Jakarta (4/9/2023). 

Baca Juga: Penentu Masa Depan, Menlu Retno Bongkar Sejumlah Pembahasan di KTT ASEAN Ke-43

“Kita tidak boleh membiarkan situasi yang sama terjadi di kawasan kita dan merusak kemajuan yang telah diupayakan ASEAN sejak 1967,” tegasnya.

APSC juga harus mampu merespon tantangan di kawasan khususnya perdagangan orang berbasis online scam dan kejahatan lintas negara lainnya. Menko Mahfud mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama regional, termasuk pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas-batas, dan pertukaran informasi. Menkopolhukam juga mendorong implementasi Deklarasi TPPO yang telah disepakati pada KTT ke-42 ASEAN di Labuan Bajo pada Mei lalu oleh berbagai badan sektoral ASEAN.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengelaborasi lebih jauh dan menyampaikan tiga hal utama yang selayaknya menjadi fokus APSC, yaitu:

Pertama, penanganan tantangan keamanan non-tradisional. Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.700 kasus perdagangan orang yang melibatkan penipuan online. Laporan Interpol juga menyatakan bahwa total kerugian dari kejahatan siber meningkat 15% tiap tahunnya hingga 2025.

Baca Juga: Bir Pletok hingga Kembang Goyang, Ini Rekomendasi Jajanan Wajib Dicicipi Selama KTT ASEAN Jakarta!

“ASEAN harus mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif terhadap kejahatan perdagangan orang, termasuk dengan menyelesaikan Perjanjian Ekstradisi ASEAN yang sudah lama tertunda,” ujar Menlu Retno.