DPR Tuntut Presiden Jokowi Tegas Atasi Penambang Ilegal di IKN

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, minta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera menindak tambang ilegal di sekitar IKN. Presiden harus turun tangan langsung karena beking tambang ilegal bukan orang sembarangan. Sehingga butuh figur kuat untuk menghadapi para beking tersebut.

“Ilegal mining Ini memang luar biasa, dari yg kecil-kecil sampai yang besar. Dibeking aparat, dimuluskan birokrat, serta melibatkan mantan tim sukses Presiden, sebagaimana terjadi di blok mandiodo. Dua pejabat Kementerian ESDM selevel eselon I sudah ditahan. Sekarang kasus ilegal mining yang dibeking aparat terjadi juga di IKN dan jumlahnya cukup banyak,” kata Mulyanto.

Baca Juga: Percepat Pengentasan Kemiskinan, DPR Setujui Usulan Kenaikan Anggaran Kemensos Rp2,75 T

Mulyanto berpendapat saat ini Indonesia sudah darurat ilegal mining. Pemerintah tidak boleh memaklumi dan harus bertindak secara tegas.

Komisi VII DPR RI sendiri sudah merekomendasikan kepada Pemerintah untuk membentuk satgas penegakkan hukum ilegal mining. Bahkan bila perlu dibuat dirjen khusus penindakan ilegal mining di Kementerian ESDM. Agar kegiatan pengawasan dan penindakan dapat dilaksanakan lebih intens.

“Sekarang ini baru ditetapkan Irjen Kementerian ESDM merangkap sebagai PLT Dirjen Minerba. Namun kita belum tahu kinerjanya. Komisi VII sendiri minta dibentuk dirjen Gakkum, yang dapat menuntaskan soal ini,” terang Mulyanto.

Mulyanto menambahkan kegiatan ilegal mining harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Karena dampaknya bukan hanya terhadap hilangnya pendapatan negara tapi juga berdampak pada kelestarian lingkungan.

Baca Juga: AIPF 2023: Di Hadapan Jokowi, MIND ID Ungkap Kesiapan Indonesia Jadi Pemain Baterai EV Kelas Dunia

Karena itu Mulyanto berharap Jokowi segera bertindak agar negara tidak mengalami kerugian yang lebih besar.