CCS Hub Asia Tenggara Yakin Dikuasai Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyiapkan kerangka peraturan Carbon Capture and Storage (CCS) di luar kegiatan hulu minyak dan gas bumi untuk mendukung penurunan emisi dari industri lain. 

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji mengatakan, Penguatan kerangka peraturan ini juga memungkinkan Indonesia menjadi CCS Hub di kawasan Asia Tenggara.

Baca Juga: SDA RI Melimpah, Luhut: Indonesia Perlu Kembangkan CCS/CCUS

Sebelumnya, di tahun 2023, Pemerintah telah memilki perangkat peraturan berupa Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Carbon Capture and Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) pada Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi. 

Tutuka mengungkapkan bahwa minyak dan gas (migas) akan tetap kritis di masa transisi energi. Indonesia telah menetapkan target produksi migas nasional pada tahun 2030, dan pada sisi yang sama berupaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca untuk pencapaian NZE. 

"Dengan kedua target tersebut, CCS/CCUS dapat menjadi penggerak karena mampu meningkatkan produksi migas melalui CO2-Enhanced Oil Recovery (EOR) Atau Enhanced Gas Recovery (EGR) sekaligus mengurangi emisi secara signifikan," ujar Tutuka dalam keterangan tertulis yang diterima, Selasa (12/9/2023). 

Tutuka  mengungkapkan bahwa saat ini terdapat lima belas proyek CCS/CCUS di sektor minyak dan gas yang sedang dalam tahap studi.

“Saat ini, lima belas proyek CCS/CCUS di sektor minyak dan gas sedang dalam tahap studi dan salah satunya sedang menyediakan feed. Proyek-proyek ini memerlukan investasi teknologi dan kolaborasi keuangan, “ ujarnya. 

Lanjutnya, berrdasarkan hasil sementara kajian ini, potensi simpanan pada reservoir migas adalah sekitar empat koma tiga puluh satu (4,31) giga ton CO2, tidak termasuk potensi simpanan pada saline aquifer. 

Baca Juga: CCS Menggelora, Menko Luhut Bahas Potensi Emisi Karbon di Indonesia

Adapun potensi kapasitas penyimpanan yang sangat besar ini dapat dimanfaatkan lebih cepat untuk mendukung pengurangan emisi baik secara lokal dan regional.

Tutuka melihat, di kawasan Asia-Pasifik seperti Pemerintah Jepang dalam Rencana Energi Strategisnya menyatakan untuk mencapai emisi NZE pada tahun 2050, di mana CCS  memiliki peran penting. 

Di Tiongkok, Dewan Negara Tiongkok juga telah mengeluarkan lebih dari 10 kebijakan dan pedoman nasional untuk mempromosikan CCS. Selain itu, pemerintah Thailand juga mengindikasikan bahwa mereka juga akan mengembangkan undang-undang setempat. 

Baca Juga: ICCSC Mendorong Indonesia Jadi Pelopor Pemimpin CCS Hub

Bahkan Indonesia dan Malaysia juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengembangkan undang-undang penyimpanan karbon dioksida secara geologis.

“Indonesia tetap menjadi pendukung CCS dan tampaknya menjadi pelopor penerapan CCS di Asia Tenggara. Visi luas CCS Indonesia adalah memberikan pengurangan tingkat proyek, sekaligus membuka peluang bagi negara untuk menjadi fasilitas penyimpanan di kawasan tersebut,“ ungkapnya

Menurutnya, mengembangkan kebijakan dan menetapkan peraturan tentang CCS sangatlah menantang. Dengan demikian pada forum yang menghadirkan narasumber dari berbagai stakeholders di kawasan ASEAN tersebut, Pemerintah Indonesia perlu mendengar dan belajar dari pihak lain untuk memiliki pengetahuan yang komprehensif tentang CCS.

“Kami berharap forum ini dapat meningkatkan kesadaran akan potensi CCS dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, khususnya bagi Indonesia dalam memenuhi NZE pada tahun 2060. Ini juga merupakan peluang yang baik jika kita dapat mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai hub pengembangan CCS di masa depan di  Kawasan Asia Tenggara” ucapnya. 

Selain pengembangan CCS/CCUS, komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan penguarangan emisi gas rumah kaca juga ditunjukkan dalam beberapa program seperti konversi pembangkit listrik tenaga diesel ke gas yang akan dilaksanakan di 47 lokasi dengan total kapasitas 3.220 Mega Watt. 

Baca Juga: Jelang Diresmikan Jokowi Oktober 2023, Menhub Cek Fasilitas Stasiun Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Dekarbonisasi juga dilakukan di sektor transportasi melalui mandatori biofuel B35 yang diterapkan sejak Februari 2023. Implementasi program kendaraan listrik juga dipercepat dengan memberikan insentif bagi sepeda motor listrik