Pertemuan Perdana Ketum Koalisi Indonesia Maju: 5 Tahun Kemiskinan Hilang di Tangan Prabowo

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) buka suara ihwal pertemuan yang digelar para ketua umum mitra Koalisi Indonesia Maju di DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (14/9/2023) malam ini.

Adapun pertemuan perdana itu dihadiri langsung oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta.

Zulhas menyebut, pertemuan kali ini membahas tentang 12 fokus kebijakan Bakal Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, di kepemimpinannya selama lima tahun ke depan seandainya terpilih sebagai pemenang Pilpres 2024.

Baca Juga: Simulasi Face-off Lawan Ganjar Pranowo, Suara Rakyat Tetap Mengalir ke Prabowo

"Tadi Pak Prabowo memaparkan 12 fokus kebijakan. Saya bilang, saya setuju banget, Pak," kata Zulhas dalam konferensi persnya di Kantor DPP Partai Golkar, Kamis (14/9/2023).

Zulhas meyakini, melalui 12 fokus kebijakan itu Prabowo Subianto bisa mengentaskan kemiskinan dalam lima tahun kepemimpinannya. Menurutnya, lima tahun kepemimpinan Prabowo Subianto mampu meletakkan pondasi dasar Indonesia sebagai negara maju.

"Lima tahun saja kemiskinan habis, selesai sama Pak Prabowo. Insyaallah. Dan 2045 dasar kokoh untuk menjadi negara maju, lima tahun Pak Prabowo sudah bisa meletakkan dasarnya," tandasnya.

Di samping pembangunan di sektor pendidikan dan ekonomi, Ketua Umum Partai PBB, Yusril Ihza Mahendra juga menyebut kepemimpinan Prabowo Subianto mesti membenahi sistem politik di Indonesia.

Menurut Yusril, sistem politik di Indonesia mesti dikaji secara serius. Khususnya, kata dia, mengenai amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang dinjlai melahirkan kesimpangsiuran.

"Apakah kita perlu amandemen lagi untuk merapikan apa yang ada sekarang? Sehingga demokrasi kita itu berjalan dengan baik dan sempurna," kata Yusril dalam sambutannya.

Yusril pun menegaskan, stabilitas politik mesti dijaga dengan baik. Pasalnya, dia menilai pembangunan ekonomi tidak dapat terlaksana jika kondisi politik dalam negeri terjadi kesemrawutan.

Dia pun mengaku, dalam pertemuan tersebut turut menyinggung penyelesaian Hak Asasi Manusia (HAM) di wilayah Papua. Menurutnya, persoalan itu mesti diselesaikan untuk menghindari isu-isu HAM yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak luar.

"Kita harus memberikan prioritas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Papua, jangan sampai berkembang sebagai isu HAM dan kemudian dimanfaatkan oleh kekuatan-kekuatan internasional untuk memecah belah bangsa," katanya.

Lebih lanjut, Yusril mengaku telah menyampaikan agar Prabowo Subianto turut membenahi sektor hukum yang dinilainya tak terjamin. Menurutnya, ketidakpastian hukum menghambat masuknya para investor.

"Sekarang ini kita lihat dalam semua aspek kepastian hukum tidak ada, maka investasi kita sulit berkembang lebih cepat oleh karena dianggap tidak ada kepastian hukum di negara kita," tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Partai Gelora, Anis Matta menilai bahwa fokus kebijakan Prabowo Subianto memadukan aspek pertumbuhan dan keadilan sosial. Dia meyakini, fokus kebijakan itu bisa menjadikan Indonesia sebagai negara superpower.

"Saya yakin betul bahwa agenda ini kalau dijalankan secara konsisten Insyaallah akan menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara super power baru," kata Anis Matta dalam sambutannya.

Lebih lanjut, dia meyakini kepemimpinan Prabowo Subianto mampu membawa babak baru bagi sejarah bangsa Indonesia. "Kepemimpinan Pak Prabowo Insyaallah tahun 2024 yang akan datang akan menjadi babak sejarah baru bagi Indonesia, Insya Allah," tandasnya.

Baca Juga: Prabowo dan Ganjar Terus Balapan, Anies Masih Ngos-ngosan Jelang 2024!