Airlangga: Ekonomi Hijau Jadi Sumber Baru Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa Indonesia harus mendorong ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan.

Apalagi, berkaca dari fenomena di mana perekonomian global mengalami perlambatan, fundamental ekonomi Indonesia dinilai masih lebih baik dibandingkan negara-negara lainnya. Menurut Airlangga, hal ini menjadi modal besar.

“Fundamental yang baik ini menjadi modal bagi Indonesia untuk mendorong ekonomi hijau sebagai sumber baru pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di masa depan,” ujar Airlangga dalam acara Sustainability Action for The Future Economy (SAFE) 2023, dikutip Jumat (29/9/2023).

Baca Juga: Airlangga: Perusahaan Teknologi Jangan Hanya 'Numpang' Jualan, Harus Berkantor di Indonesia!

Airlangga menambahkan, Indonesia saat ini telah meningkatkan komitmen Nationally Determined Contribution (NDC) target penurunan emisi dari 29% menjadi 31,89% dengan usaha sendiri, dan dari 41% menjadi 43,20% dengan bantuan internasional pada 2030. 

Dia menjelaskan, enhanced NDC ini diselaraskan dengan Strategi Jangka Panjang Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim 2050 serta visi untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060.

Airlangga mengatakan, pencapaian visi ini memerlukan kolaborasi yang kuat oleh berbagai stakeholders dan diperlukan peningkatan akses terhadap solusi keuangan dan teknologi. 

Oleh karena itu, lanjut dia, Indonesia memperkuat kolaborasi sektor swasta dan mendorong pembiayaan yang kreatif dan inovatif dengan membentuk Sovereign Wealth Fund-INA, Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dan SDG Indonesia One untuk meraih dan membuka proyek-proyek investasi, terutama di sektor energi, pertanian, transportasi, dan lingkungan hidup.

Sementara itu, APBN juga memprioritaskan proyek-proyek untuk mengatasi perubahan iklim dan mendorong kegiatan ramah iklim.

Untuk memastikannya, pemerintah menerapkan mekanisme Climate Budget Tagging di tingkat nasional dan daerah yang mampu melacak alokasi anggaran perubahan iklim dan menyajikan data kegiatan dan hasilnya.

Lebih lanjut, Indonesia juga telah mengeluarkan kebijakan penetapan harga karbon melalui perdagangan karbon dan pajak karbon melalui Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon.