Tegas! Jokowi Minta Sri Lanka Cabut Larangan Impor Minyak Sawit

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Jokowi saat bertemu dengan Presiden Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, di China World Hotel, Beijing, RRT. Pertemuan ini membahas peningkatan kerja sama kedua negara di berbagai bidang.

Jokowi menyampaikan harapan agar Sri Lanka mencabut kebijakan larangan impor minyak sawit. 

Jokowi meyakinkan Wickremesinghe bahwa minyak sawit merupakan komoditas unggulan Indonesia yang diproduksi dengan memperhatikan standar lingkungan.

Baca Juga: Jokowi Temui Xi Jinping Bahas Investasi EV dan IKN hingga Kondisi Gaza

“Saya usul kita bentuk mekanisme khusus untuk membuka kembali akses pasar minyak sawit Indonesia di Sri Lanka,” ungkap Jokowi, dikutip dari keterangan resmi, Rabu (18/10/2023).

Lebih lanjut, di bidang ekonomi, Jokowi menyambut baik keinginan Sri Lanka untuk membentuk perjanjian perdagangan preferensi atau preferential trade agreement dengan Indonesia. 

Berdasarkan data, Jokowi mengungkapkan, volume perdagangan Indonesia dan Sri Lanka turun 27,5 persen pada tahun 2022 sehingga dibutuhkan upaya bersama untuk meningkatkan nilai perdagangan kedua negara.

“Untuk itu, saya menyambut baik keinginan Sri Lanka membentuk preferential trade agreement dengan Indonesia,” ujarnya.

Sedangkan, terkait partisipasi BUMN Indonesia di Sri Lanka, Jokowi menyebut bahwa beberapa BUMN Indonesia telah menjajaki kerja sama konkret dengan Sri Lanka.

Jokowi pun berharap Wickremesinghe dapat mendukung kerja sama tersebut, terutama di bidang pengadaan gerbong kereta api dan pencetakan paaspor elektronik Sri Lanka.

Baca Juga: Tak Dimakan Teknologi, Pemerintah Jokowi Yakin Akan Ekosistem Koperasi

Terakhir, Jokowi dan Wickremesinghe juga membahas kerja sama ekonomi biru. Jokowi menyatakan dukungan Indonesia terhadap keketuaan Sri Lanka di IORA pada periode 2023-2025 dan menyambut baik keinginan Sri Lanka menjadi ASEAN Sectoral Partner.

“Indonesia juga baru saja selenggarakan KTT AIS sebagai platform kerja sama negara kepulauan dan pulau untuk dorong solusi inovatif pengelolaan laut yang berkelanjutan,” ucapnya.