PDIP Klaim Anti-Dinasti Politik: Megawati dan Puan Maharani Mulai dari Bawah

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua DPP Bidang Ideologi dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Djarot Saiful Hidayat menyebut partainya sangat anti dengan dinasti politik.

Dia menuturkan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak lahir dari dinasti politik lantaran lahir sebagai putri dari Presiden RI pertama, Soekarno. Djarot menyebut, Megawati Soekarnoputri mengawali karier politiknya dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC).

"Ketika Bung Karno sudah wafat, puluhan tahun. Bu Mega itu masuk PDI (tahun) 86, sebagai anggota DPR ya. Terus sebagai ketua umum partai itu juga dari bawah. Beliau itu ketua DPC Jakarta Selatan, dari bawah," kata Djarot saat ditemui wartawan di Kantor Ganjar Center, Jakarta, Senin (30/10/2023).

Baca Juga: PDIP Sebut Ganjar Sempat Dirayu Partai Lain: Dia Bilang, 'Ndak, Saya Kader PDIP'

Begitu pula dengan putri Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani. Djarot menyebut Puan Maharani mengawali karier politiknya dari bawah.

Pada saat dicalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kata Djarot, Puan Maharani memperoleh suara terbanyak. Lantas Puan Maharani pun ditugaskan sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

"Jadi itu by proses juga. Dari DPR RI dan suaranya terbanyak sehingga kemudian ditugaskan sebagai Menko PMK, dari bawah juga. Ini kalau masalah dinasti dari keturunan," jelasnya.

Dia juga menuturkan, keluarga dari kader PDIP yang masuk dalam satu Kartu Keluarga (KK) tidak diperkenankan untuk berbeda partai. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk menghindari dinasti politik.

"PDIP itu anti lho membikin dinasti itu, contohnya suami-istri misalnya, tidak boleh dicalonkan misalnya menjadi anggota DPR atau legislatif di tingkatan yang sama," tegasnya.

Menurutnya, rekam jejak tersebut berbeda dengan isu dinasti politik yang dibangun Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, kekuasaan yang diperoleh anggota keluarga masuk di dalam kepemimpinan Jokowi sebagai presiden.

"Ketika dia berkuasa, betul di dalam proses demokrasi itu semua orang itu punya hak untuk dipilih dan memilih, tapi ada etikanya, ada batas-batasnya, ada prosesnya," tuturnya.

Djarot juga menyebut, majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo dan Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan, adalah keinginan Jokowi. Kendati demikian, dia mengakui keterpilihan keduanya juga ditentukan oleh rakyat.

"Melalui proses juga saya sampaikan, Mas Gibran misalkan ketika calon walkot melalui proses lho, jadi anggota partai ikut sekolah partai baru diajukan dan terpilih," pungkasnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo-Mahfud MD Janji Buat Layanan Kesehatan Door to Door untuk Tingkatkan Kesehatan Masyarakat