Tak Ada Unsur Politis, Moeldoko Tanggapi Isu Digantinya Panglima TNI

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, menegaskan tidak ada motif politik pada pergantian Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono. Ia menyampaikan ini saat dimintai tanggapan oleh awak media terkait pendapat seorang pengamat militer yang menilai pergantian Panglima TNI terkesan dipercepat dan terindikasi ada intensi politik. 

“Apakah ada intensi atau kepentingan politik, nggak. Saya pastikan murni karena masanya sudah pas seperti itu,” tegas Moeldoko dalam keterangannya, Kamis (9/11/2023).

Baca Juga: Moeldoko Diskusi Bareng Jerman, Bahas Potensi Ekonomi hingga Investasi

Menurutnya, terkait "tradisi pensiun tanggal lahir" di TNI merupakan hal yang biasa, si mana prajurit TNI yang akan pensiun, akan diberhentikan dari dinas keprajuritan sesuai dengan tanggal lahirnya. Namun seandainya ada pergantian bisa dilakukan kapan saja sesuai dengan kebutuhan.

Moeldoko menilai tidak ada masalah jika pergantian Panglima TNI, Laksamana TNI Yudo Margono dilakukan pada bulan November. Sebab, pada bulan tersebut masa tugas Yudo Margono juga telah berakhir.

"Jadi pada bulan November ini bisa saja pak Yudo diganti sebelum atau sesudah tanggal lahirnya, itu nggak ada masalah,” ucapnya.

“Jadi nggak ada tendensi apapun, masyarakat Indonesia jangan berimajinasi berlebihan karena itu sudah tradisi di TNI yang berjalan dengan baik,” tambahnya. 

Saat disinggung tentang netralitas TNI-Polri, Moeldoko dengan tegas menyatakan kedua institusi tersebut sudah dan selalu ditekankan untuk netral. Ia pun mempersilakan masyarakat melakukan evaluasi dan kontrol, bahkan mengkritisi lebih keras jika mendapati TNI-Polri tidak netral dalam Pemilu 2024.

"TNI-Polri netral atau tidak kami serahkan kepada masyarakat untuk mengontrolnya,” ujarnya. 

Baca Juga: Salurkan Bantuan Kemanusian Palestina Rp10 Miliar, TNI AD dan Ustaz Adi HIdayat Titip via BAZNAS

Pada kesempatan itu, Kepala Staf Kepresidenan juga memastikan pemerintahan akan tetap berjalan secara efektif dan tidak kurang dalam memberikan pelayanan kepada publik, meski ada beberapa menteri dan pejabat yang mengikuti kontestasi Pilpres dan Pemilu 2024.