Klaim Alami Tekanan yang Sama, PDIP Akui Bangun Komunikasi dengan Kubu Anies-Muhaimin
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat menyampaikan keterangan pers di kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (15/1/2020). DPP PDIP membentuk tim hukum untuk merespons kasus dugaan suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan politikus PDIP Harun Masiku. | Kredit Foto: Antara/Dhemas Reviyanto
Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto mengaku pihaknya mengalami berbagai tekanan yang dilakukan melalui instrumen kekuasaan.
Dia menilai, salah satu tekanan itu berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas minimal usia capres-cawapres yang dinilai tercipta dari intervensi kekuasaan. Padahal, kata Hasto, Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif.
"Ya tekanan ada, apalagi ini juga berkaitan yah. Kalau kita lihat konstitusi saja bisa diintervensi. Padahal lembaga yudikatif, apalagi yang lain," kata Hasto saat ditemui wartawan di Jakarta, Sabtu (19/11/2023).
Oleh karenanya, Hasto mengaku membangun kesepakatan dengan pihak Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin Iskandar (AMIN) untuk melawan segala bentuk pemanfaatan instrumen kekuasaan dalam gelaran Pemilu 2024 nanti.
Hasto mengklaim, pihaknya dan AMIN mengalami tekanan yang sama. Dia menekankan, koordinasi yang dibangunnya bertujuan untuk meluruskan proses demokrasi yang sesuai dengan koridornya.
"Kita menyepakati dengan AMIN juga, penggunaan suatu instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan AMIN karena merasakan hal yang sama, sehingga inilah yang kemudian kami luruskan supaya demokrasi berada di koridornya," jelasnya.
Dia menilai, demokrasi mesti berpihak pada rakyat dalam segala keputusan yang dilahirkannya. Hasto menegaskan, keputusan konstitusi tidak diperuntukkan bagi segelintir elite.
Baca Juga: Kubu Anies Baswedan Buka-bukaan Soal Dana Nyapres, Ternyata Pihak Ini Jadi 'Pemodal' Terbesar!
Hasto juga menekankan, masih banyak waktu untuk mengoreksi berbagai tekanan yang berpotensi kemunduran demokrasi di Indonesia.
"Ini yang kami sangat prihatin. Maka masih ada waktu untuk melakukan koreksi itu agar berbagai upaya-upaya, tekanan tidak terjaid dan ketika tekanan itu makin masif, yang terjadi adalah suatu counter action berupa gerakan rakyat," tandasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Andi Hidayat
Editor: Bayu Muhardianto
Advertisement
