Kebocoran Data Jelang Pemilu, Budi Arie: Motifnya Ekonomi, Tak Usah Dipolitisasi

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi buka suara ihwal peretasan yang dialami Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terjadi di hari pertama kampanye Pemilu 2024.

Budi Arie mengungkap, peretasan 204 juta data pemilih bermotif ekonomi. Dia menyebut, data pemilih yang berhasil dibobol peretas akan diperjualbelikan.

Baca Juga: Budi Arie Bakal Kampanyekan Pemilu Damai Lewat SMS Blast

"Kalau motif, kita berani jamin itu kepentingan komersil. Mau diperjualbelikan," kata Budi Arie kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (29/11/2023).

Oleh karenanya, Budi Arie menegaskan kebocoran data pemilih yang terjadi tidak di KPU tidak untuk dipolitisasi. Pasalnya, dia menilai politisasi yang terjadi bisa menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penyelenggara Pemilu.

"Motifnya ekonomi. Ini orang mau ngrampok data saja, mau ngejual jadi komoditas gitu saja. Jadi nggak usah dipolitisir, maksud saya gitu loh. Jangan didiskreditkan lembaga KPU 'gimana sih jaga datanya'. Nanti jadi orang nggak percaya sama Pemilu dan lembaga Pemilu," jelasnya.

Lebih jauh, Budi Arie juga berkomitmen untuk mengawal gelaran Pemilu melalui penyediaan layanan internet selama masa kampanye berlangsung.

"Kita menjaga supaya kan tugas kita tadi, akses dan konektivitas gitu loh, akses dan konektivitas selama masa pemilu, terutama perhitungan suara terutama di masa-masa krusial," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Data Pemilih Tetap (DPT) yang dimiliki dimiliki KPU diretas oleh hacker bernama Jimbo. Jimbo sendiri mengaku telah mengantongi lebih dari 250 juta DPT yang telah dibocorkannya sebanyak 500 ribu data pemilih.

Baca Juga: Didatangi Bawaslu saat Mulai Pidato, Anies Baswedan Blak-blakan: 'Nggak Boleh Ngajak Milih Katanya...'

Adapun data pemilih yang diretas Jimbo dibandrol dengan harga 74 ribu dolar atau setara Rp1,2 miliar.