Anies Baswedan Beber Pengalaman Sulitnya Jalankan Peraturan Gubernur karena Harus Disetujui Pusat: Padahal...

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan blak-blakan menyinggung kerumitan birokrasi pemerintahan di Indonesia khususnya pengalamannya saat menjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022.

Hal ini Anies sampaikan saat dialog pers bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Jumat (1/12/23).

Anies menyinggung desentralisasi yang sebenarnya sudah diterapkan di Indonesia dan itu menurut Anies sudah baik di mana pemerintah daerah telah diberi wewenang oleh pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan tingkat daerah secara otonom. Sayangnya menurut Anies hal tersebut tak sepenuhnya terlaksana dan membuat pemerintahan tidak efektif.

Baca Juga: Mau Jadi Presiden, Ganjar Pranowo Dicecar Soal Angka Kemiskinan di Jawa Tengah: 'Mimpinya Terlalu Tinggi'

“Desentralisasi yang sudah ada beberapa waktu ini terjadi resentralisasi dengan adanya revisi Perundang-undangan dan keputusan. Saya beri contoh, saya ambil keputusan untuk membuat peraturan gubernur, peraturan itu harus melewati Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan disetujui Mendagri baru peraturan itu dijalankan,” ujarnya.

Menurut Anies hal tersebut malah menghilangkan esensi dari desentralisasi yang selama ini berjalan di Indonesia.

Dampak dari praktik yang demikian menurut Anies membuat pemerintahan tak berjalan efektif karena harus menunggu waktu yang tak sebentar untuk melaksanakan kebijakan.

“Padahal kewenangannya ada pada gubernur, itu yang terjadi. Harusnya dilempengkan, tapi yang dikerjakan bukan dilempengkan malah resentralisasi akhirnya backlog, pergubnya baru keluar baru seminggu sebulan kemudian keluar karena harus menampung seluruh dan diverifikasi dan diproses dan potensi hengki pengki di dalam ini ada, ini contoh yang kami alami,” jelasnya.

Karenanya ke depan Anies ingin desentralisasi berjalan dengan baik kembali salah satu yang ia ingin terapkan jika jadi presiden adalah membuat guidline serta penerapan Key Performance Indeks (KPI) yang harus dipenuhi oleh pemimpin daerah agar desentralisasi bisa berjalan efektif dan jelas mengenai target capaian.

Baca Juga: Investor Asing Belum Ada di IKN, Jokowi: Masa Satu Saja Ndak Ada...

“Apa yang menurut kami penting? Desentralisasi jangan ditarik jadi resentraliasi, tetapi harus diiringi dengan guideline, KPI atas capaian yang harus dicapai provinsi dan kota,” tambahnya

Ini menjawab pertanyaan bagaimana pemerintahan jadi efektif, kami bersyukur karena pernah merasakan di pemerintah psat llau ditugaskan jadi pemerintah daerah walaupun masih di Jakarta, dan satu-satuanya pemrintah daerah yang tidak harus pergi ke mana-mana kalau dipanggil pusat.