Soroti Industrialisasi Pendidikan Tinggi, Anies Baswedan: Kalau Diteruskan Ketimpangan Makin Meluas

Calon Presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyoroti soal tingginya biaya pendidikan tinggi di Indonesia.

Hal ini Anies sampaikan di acara ‘Desak Anies’ Kota Medan pada Minggu (3/12/23).

Menurut Anies, pemerintah harusnya bisa ambil peran besar agar biaya kuliah anak-anak Indonesia bisa lebih terjangkau. Yang selama ini terjadi menurut Anies adalah Industrialisasi pendidikan tinggi di mana keluarga atau orang tua harus menanggung biaya pendidikan bukan oleh negara.

“Kebijakan pendidikan kita mendorong industrialisasi pendidikan khususnya pendidikan tinggi dengan biaya yang dititipkan ke keluarga bukan dipegang negara,” ungkapnya.

Anies mengingatkan apabila kondisi tersebut terus terjadi dan tak segera diambil tindakan untuk mengatasinya, maka ketimpangan di masyarakat akan terus terjadi.

Baca Juga: Pakar Sebut Janji Makan Siang Gratis Prabowo Subianto Tidak Efektif Atasi Stunting: Rakyat Makannya 3 Kali Sehari!

Menurutnya kondisi tersebut akan membuat orang-orang yang mampu secara ekonomi akan bisa mengangkat anak-anak mereka dan di sisi lain ada orang yang dari sisi ekonomi lemah akan kesulitan memberikan kesempatan kepada anak-anak mereka mengenyam pendidikan tinggi sebagai wadah memperbaiki taraf hidup mereka.

“Bila ini diteruskan maka kita akan menyaksikan ketimpangan makin luas, anak dari keluarga mampu akan mendapat pendidikan baik dan masa depan baik, serta keluarga yang kurang mampu pendidikan biasa dan akan terus ke bawah,” jelasnya.

Terkait pendidikan secara umum, Anies menegaskan ke depan antara sekolah negeri dan swasta tak boleh ada perbedaan kebijakan dan perlakuan.

Anies mengingatkan sekolah swasta telah membantu pemerintah untuk mendidik anak-anak yang tak tertampung di sekolah negeri.

“kalau tidak ada sekolah swasta nggak cukup Indonesia mendidik anak-anak. Pemerintah harusnya berhutang budi pada sekolah swasta karena mereka menyelamatkan anak-anak yang tidak bisa tertampung di sekolah negeri, jadi jangan dipandang sebagai beban, swasta harus dibantu,” ungkapnya.

Baca Juga: Kritik Tajam Anies Baswedan: Kalau Ada Pimpinan Daerah Peduli Lingkungan dan Kesehatan Ibu Hamil Itu Bukan karena Arahan Pusat!

“Ke depan swasta harus dibantu fasilitasnya oleh negara, gurunya diangkat menjadi PPPK jangan dipindahkan supaya mereka bisa mengajar di sana, kami melihat malah PBB-nya perlu dinolkan. Supaya mereka nggak punya beban,” tambahnya.